Jakarta (iddaily.net) – Menanggapi pernyataan Presiden Prabowo pada Selasa (23/6/2026) dalam penutupan Mubes dan Konbes NU 2026 di Bangkalan, Jawa Timur, mengenai keheranannya terhadap anomali pertumbuhan ekonomi 5 persen yang diiringi peningkatan kemiskinan.
WALHI menegaskan bahwa kondisi tersebut bukanlah kebetulan atau misteri ekonomi. Sebaliknya, hal itu merupakan konsekuensi logis dari model ekonomi ekstraktif yang merusak lingkungan serta merampas ruang hidup rakyat
Boy Jerry Even Sembiring, Direktur Eksekutif Nasional WALHI, menyatakan bahwa keheranan Presiden Prabowo seharusnya dijawab dengan keberanian untuk membongkar indikator pembangunan yang selama ini dijadikan acuan.
Pertumbuhan 5 persen yang selalu dipamerkan setiap kuartal hanyalah angka imajiner dan abstraksi statistik yang terputus dari realitas kehidupan rakyat di tingkat tapak
“Angka pertumbuhan 5 persen bahkan target 8 persen itu bersifat imajiner. Hal ini terjadi karena perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB) hanya berfokus pada akumulasi modal, yaitu seberapa banyak sumber daya alam diekstraksi. Aktivitas seperti pengerukan batu bara, perluasan tambang, hilirisasi nikel, serta ekspansi perkebunan sawit kerap dianggap sebagai prestasi ekonomi. Padahal aktivitas tersebut mengabaikan keberlanjutan ruang hidup rakyat dan ekosistem. Bagi masyarakat di tingkat tapak, angka pertumbuhan tidak memiliki arti ketika air bersih tercemar, wilayah tangkap nelayan menyempit, dan ruang hidup dirampas paksa oleh korporasi,” tegasnya.
WALHI menilai bahwa pernyataan Presiden Prabowo yang menyebut sistem di Indonesia keliru dan kekayaan negara mengalir ke luar merupakan pengakuan empiris atas kegagalan pendekatan ekonomi selama ini.
Pemerintah selama ini beranggapan bahwa pemberian karpet merah kepada investasi ekstraktif skala besar secara otomatis akan meneteskan kesejahteraan ke lapisan masyarakat terbawah. Namun, kenyataannya asumsi tersebut terbukti gagal total.
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa model pembangunan saat ini justru membuat kekayaan terkonsentrasi di tangan segelintir orang.
Masyarakat tidak menerima manfaat apa pun selain limbah, bencana ekologis, penggusuran dan pemiskinan struktural.
Industri skala besar terus mengisap sumber daya alam dari kampung-kampung, lalu meninggalkan dampak kerusakan yang mendalam bagi komunitas di tingkat tapak.
“Presiden harus berhenti menggunakan PDB sebagai satu-satunya alat ukur keberhasilan negara. Pemerintah perlu beralih ke indikator kesejahteraan yang berbasis pada keadilan ekologis, hak asasi manusia dan kedaulatan ruang hidup rakyat. Jangan lagi mengejar angka imajiner jika taruhannya adalah masa depan bumi dan rakyat Indonesia,” tegas Boy.
Oleh karena itu, WALHI meminta Presiden untuk mengubah arah ekonomi Indonesia dengan menghentikan obsesi terhadap capaian pertumbuhan. Selain itu, Presiden harus mengubah secara mendasar arah kebijakan ekonomi Indonesia dari yang semula bergantung pada ekonomi ekstraktif menjadi strategi ekonomi yang bertumpu pada keberlanjutan dan well-being.
Perubahan ini dapat diwujudkan melalui pengakuan terhadap hak atas alam (rights of nature), hak antargenerasi (intergenerational rights), serta penguatan ekonomi rakyat secara langsung dan perlindungan terhadap ekosistem. Sebagai bentuk komitmen nyata, pemerintah harus membangun kebijakan yang menjamin kepastian wilayah kelola rakyat, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta perlindungan penuh terhadap keberlanjutan alam.
