Yogyakarta (iddaily.net) –Sejumlah mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) menyampaikan kritik keras terhadap pemerintah dalam konferensi pers yang digelar di Bulaksumur, Yogyakarta, Selasa (17/6/2026).
Pernyataan tersebut merupakan respons atas peristiwa yang terjadi dalam sebuah forum diskusi di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM pada 15 Juni 2026 yang dihadiri sejumlah pejabat negara.
Dalam pernyataan sikapnya, mahasiswa menilai forum yang digelar di lingkungan kampus tersebut tidak memberikan ruang dialog yang setara.
Mereka menganggap acara yang dikemas sebagai diskusi lebih banyak digunakan untuk memaparkan capaian pemerintah dibanding membuka ruang pertukaran gagasan secara kritis dan substantif.
Mahasiswa menyebut aksi protes yang terjadi saat forum berlangsung merupakan bentuk akumulasi kekecewaan terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat.
Mereka mengaitkan ketidakpuasan tersebut dengan sejumlah isu nasional, mulai dari kebijakan ekonomi, revisi regulasi yang dianggap memperluas peran aparat di ruang sipil, hingga berbagai kasus yang dinilai berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia.
Dalam konferensi pers itu, mahasiswa menegaskan bahwa mereka tidak menolak dialog sebagai bagian dari kehidupan demokrasi.
Namun, mereka mempertanyakan efektivitas dialog apabila berlangsung dalam kondisi yang dianggap tidak setara dan ketika kepercayaan terhadap penyelenggara negara terus menurun.
Menurut mereka, substansi demokrasi tidak hanya diukur dari terselenggaranya forum diskusi, tetapi juga dari sejauh mana prinsip-prinsip demokrasi dijalankan dalam praktik pemerintahan.
Mereka menyoroti sejumlah isu yang dinilai menunjukkan kemunduran kualitas demokrasi, termasuk kebebasan sipil, akuntabilitas publik, penegakan hukum, serta perlindungan hak asasi manusia.
Mahasiswa juga menyinggung kondisi ekonomi nasional yang menurut mereka semakin membebani masyarakat.
Dalam pernyataannya, mereka mengaitkan tekanan ekonomi dengan meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja, kondisi fiskal negara, hingga kenaikan harga sejumlah kebutuhan yang berdampak pada daya beli masyarakat.
Selain persoalan ekonomi, mereka turut mengkritisi besarnya anggaran sektor pertahanan dan keamanan yang dinilai tidak sejalan dengan kebutuhan penguatan sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
Kritik tersebut menjadi bagian dari argumentasi mahasiswa mengenai arah prioritas kebijakan pemerintah saat ini.
Isu Papua juga menjadi salah satu sorotan dalam konferensi pers tersebut.
Mahasiswa meminta pemerintah membuka akses informasi yang lebih luas bagi publik dan media untuk melihat secara langsung kondisi di wilayah tersebut.
Mereka menilai transparansi menjadi langkah penting untuk menjawab berbagai tudingan yang selama ini berkembang terkait situasi sosial dan keamanan di Papua.
Dalam pernyataannya, mahasiswa turut mengutip sejumlah data dari organisasi masyarakat sipil terkait dugaan kekerasan aparat, penggunaan kekuatan berlebihan dalam penanganan demonstrasi, serta kasus-kasus yang dinilai menunjukkan lemahnya akuntabilitas hukum.
Berbagai data tersebut digunakan sebagai dasar kritik mereka terhadap kondisi demokrasi dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia.
Sebagai bagian dari tuntutannya, mahasiswa mendesak pemerintah untuk menjamin kebebasan berpendapat dan keamanan ruang sipil.
Mereka juga meminta penghentian kriminalisasi terhadap aktivis, peninjauan kembali kebijakan yang dianggap memperluas keterlibatan aparat di ruang sipil, serta perlindungan yang lebih kuat terhadap hak warga negara untuk menyampaikan pendapat.
Selain ditujukan kepada pemerintah, pernyataan tersebut juga mengarah kepada pimpinan UGM.
Mahasiswa mendesak Rektor UGM, Ova Emilia, agar menunjukkan sikap yang lebih tegas terhadap berbagai persoalan kebangsaan yang menjadi perhatian publik.
Mereka berharap kampus dapat memainkan peran sebagai ruang akademik yang kritis dan berpihak pada nilai-nilai demokrasi serta kepentingan masyarakat luas.
Konferensi pers ditutup dengan seruan solidaritas kepada berbagai kelompok masyarakat yang selama ini terlibat dalam perjuangan isu agraria, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, hak perempuan, serta hak masyarakat adat. Mahasiswa menegaskan bahwa gerakan yang mereka lakukan merupakan bagian dari upaya memperjuangkan keadilan sosial dan memperkuat posisi masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi Indonesia.
Hingga berita ini ditulis, belum terdapat tanggapan resmi dari pihak pemerintah maupun pimpinan UGM terkait tuntutan dan kritik yang disampaikan mahasiswa dalam konferensi pers tersebut.
KLARIFIKASI SUDARYONO
Sementara Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono memberikan klarifikasi terkait insiden yang terjadi dalam agenda diskusi di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, yang berlangsung pada Senin, 15 Juni 2026.
Sudaryono menegaskan bahwa dirinya bersama Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dan Budiman Sudjatmiko datang ke UGM dengan niat berdialog secara terbuka dan demokratis dengan mahasiswa.
“Kami datang ke UGM memang untuk berdiskusi. Acara ini sudah direncanakan sejak lama dan telah mendapat izin dari pihak kampus. Ini juga bukan kegiatan pertama semacam ini,” ujar Sudaryono di lokasi.
Menurut Sudaryono, sejak awal dirinya dan para narasumber membuka ruang seluas-luasnya bagi mahasiswa untuk bertanya maupun mengkritik kebijakan pemerintah.
“Ditanya apa saja tidak masalah. Dihadili seperti apa saja juga tidak masalah. Kami hadir untuk berdialog secara demokratis,” katanya.
Namun, di tengah jalannya forum, Sudaryono menyebut terdapat sekelompok peserta yang tidak menginginkan diskusi dilanjutkan sehingga situasi menjadi tidak kondusif.
“Kami sempat berdiskusi sekitar 30 sampai 40 menit. Tetapi kemudian ada sekelompok orang yang menginginkan forum dihentikan. Padahal sebagian besar mahasiswa justru ingin mendengar dan berdialog,” ungkapnya.
Ia mengaku tetap bertahan di lokasi bersama Nusron Wahid karena meyakini bahwa dialog merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan perbedaan pandangan.
Namun situasi disebut semakin memanas setelah terjadi pelemparan air dan dugaan tindakan fisik.
“Saya merasa ada yang memukul saya. Ada pelemparan air juga. Karena situasi sudah tidak kondusif, pihak keamanan menyarankan kami keluar,” ujarnya.
Sudaryono membantah anggapan bahwa dirinya dan rombongan meninggalkan lokasi karena menghindari dialog.
“Kalau ada yang mengatakan Sudaryono dan Nusron kabur, itu tidak tepat. Justru kami yang datang untuk berdiskusi. Bahkan saat mobil kami dicegat dan kami dicari-cari, kami keluar lagi dan duduk bersila di aspal untuk melanjutkan dialog,” tegasnya.
Dalam diskusi spontan tersebut, sejumlah mahasiswa menyampaikan kritik terkait isu pertanahan dan dugaan penggusuran. Menurut Sudaryono, dirinya terbuka untuk memverifikasi langsung setiap persoalan yang disampaikan.
“Kalau memang ada penggusuran atau persoalan agraria tertentu, ayo kita cek bersama. Saya bahkan siap menggunakan dana pribadi untuk mendatangi lokasi dan melihat langsung persoalannya,” kata Sudaryono.
Ia menegaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terbuka terhadap kritik dan menjunjung tinggi demokrasi.
“Kalau ada yang keliru, kita perbaiki. Itu cerminan demokrasi. Orang boleh punya pendapat, tetapi juga harus menghargai pendapat orang lain,” ujarnya.
Sudaryono juga menyampaikan permohonan maaf kepada mahasiswa yang telah hadir dengan niat berdiskusi namun tidak dapat mengikuti forum secara optimal akibat situasi yang terjadi.
“Saya minta maaf kepada adik-adik mahasiswa yang sebetulnya ingin berdialog secara baik. Kami siap jika diundang kembali, baik di Yogyakarta maupun Jakarta. Yang penting kita berdiskusi,” katanya.
Menutup keterangannya, Sudaryono menegaskan komitmen pemerintah untuk terus membuka ruang dialog dengan berbagai elemen masyarakat.
“Atas dasar cinta kepada negara, kami siap berdialog dengan siapa pun. Ini bukti bahwa pemerintah demokratis dan terbuka terhadap kritik maupun masukan,” pungkasnya.
