Makkah (iddaily.net) –Anggota Amirul Hajj yang juga Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM) , Abdul Muhaimin Iskandar, menyampaikan rasa syukur atas selesainya seluruh rangkaian puncak ibadah haji tahun ini dengan lancar dan aman.
“Alhamdulillah seluruh proses puncak ibadah haji telah selesai dan semuanya berjalan dengan baik dan lancar,” terang Cak Imin sapaan akrab Abdul Muhaimin Iskandar usai melakukan jumroh, Jumat (29/5/2026) dini hari, waktu Arab Saudi.
Cak Imin berdoa semoga seluruh jemaah haji menjadi pribadi yang lebih baik sepulang dari Tanah Suci. Dia juga berdoa agar bangsa Indonesia senantiasa dilindungi Allah SWT dan menjadi bangsa yang adil, makmur, serta sejahtera.
Cak Imin mengaku terharu setelah mendengar langsung pengalaman para jemaah yang merasa puas terhadap pelayanan haji tahun ini. Menurutnya, seluruh proses mulai dari keberangkatan, pelayanan selama di Tanah Suci, hingga pergeseran menuju Arafah berjalan lancar dan aman.
Ia menyebut sejumlah fasilitas dan layanan mendapat apresiasi dari para jemaah, di antaranya layanan bus salawat yang mengantar jemaah menuju Masjidil Haram serta penyediaan menu makanan khas Indonesia yang dinilai sangat membantu kenyamanan jemaah selama menjalankan ibadah.
Menurut Cak Imin, keberhasilan penyelenggaraan haji tahun ini menjadi pelajaran penting bagi pembentukan Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia yang akan bekerja dengan pola, standar, dan terobosan baru dalam penyelenggaraan haji ke depan.
“Yang penting, keberhasilan ini menjadi pelajaran bahwa Kementerian Haji yang baru dengan pola kerja baru, standar baru, dan terobosan baru akan membawa penyelenggaraan haji yang lebih baik. Fasilitas akan semakin baik, makanan semakin baik, dan insya Allah ibadah jemaah menjadi lebih nyaman dan nikmat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Cak Imin menilai pembentukan Kementerian Haji dan Umrah merupakan bentuk kesungguhan Presiden dalam memperbaiki tata kelola penyelenggaraan ibadah haji agar lebih fokus, profesional, dan maksimal dalam melayani jemaah.
“Semua ini adalah wujud kesungguhan pemerintah untuk membangun Kementerian Haji yang produktif bagi pelaksanaan ibadah haji yang lebih baik. Terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah membentuk Kementerian Haji sehingga dapat bekerja lebih fokus dan sungguh-sungguh dalam menangani penyelenggaraan haji,” pungkasnya.
Mina Padat
Ketua Komisi VIII DPR RI sekaligus anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Marwan Dasopang, menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah/2026 secara umum berjalan dengan baik. Namun demikian, persoalan kepadatan jemaah di Mina masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dicarikan solusi bersama.
“Secara keseluruhan penyelenggaraan haji berjalan baik. Tahapan-tahapan awal hingga puncak pelaksanaan ibadah berlangsung sesuai agenda. Kita patut mengapresiasi berbagai pihak yang telah bekerja keras memberikan pelayanan kepada jemaah. Namun kondisi di Mina masih menjadi tantangan utama. Kapasitas tenda dan area yang tersedia belum mampu memberikan ruang yang cukup nyaman bagi seluruh jemaah. Kepadatan masih terjadi dan dirasakan langsung oleh jemaah,” kata Marwan di Mekkah, Arab Saudi, Jumat (29/6/2026).
Selain persoalan ruang, Marwan juga mencatat sejumlah fasilitas di Mina yang belum berfungsi secara optimal. Mulai dari pendingin udara (AC) yang tidak bekerja maksimal hingga ketersediaan air yang belum sepenuhnya memadai di beberapa titik.
“Kita menerima berbagai masukan terkait fasilitas di Mina. Ada persoalan AC yang tidak berfungsi optimal, ketersediaan air yang kurang memadai, serta berbagai kendala lain yang muncul akibat tingginya kepadatan jemaah dalam satu kawasan yang sangat terbatas,” ujarnya.
Marwan menegaskan perlunya langkah-langkah baru dan terobosan kebijakan untuk mengatasi persoalan Mina yang terus berulang setiap musim haji.
Menurutnya, apabila perluasan area Mina tidak memungkinkan karena keterbatasan lahan yang tersedia, maka perlu mulai mengkaji alternatif lain, termasuk pembangunan tenda bertingkat maupun penataan ulang pola penempatan jemaah.
“Kita harus mulai memikirkan formula baru. Jika area Mina memang tidak bisa diperluas, maka perlu dipertimbangkan berbagai opsi seperti tenda bertingkat atau skema lain yang memungkinkan ruang bagi jemaah menjadi lebih longgar dan manusiawi,” kata Marwan.
Selain itu, ia juga mengusulkan agar sebagian jemaah Indonesia yang hotelnya berada dalam jarak yang memungkinkan dapat menjalani skema tanazul sehingga beban kepadatan di Mina dapat berkurang secara signifikan. Tanazul adalah skema yang memungkinkan jemaah haji tidak menginap (mabit) di tenda Mina, melainkan kembali ke hotel atau akomodasi yang telah ditentukan.
“Dari sekitar 201 ribu jemaah Indonesia, mungkin ada sekitar 60 ribu jemaah yang dapat dipertimbangkan untuk mabit di hotel dengan pengaturan yang baik dan tetap sesuai ketentuan yang berlaku. Jika ini dapat diwujudkan, ruang di Mina akan jauh lebih longgar bagi jemaah yang tetap berada di tenda,” jelasnya.
Marwan menegaskan bahwa skema tersebut tentu memerlukan kajian mendalam, pengorganisasian yang matang, serta persetujuan dari Pemerintah Arab Saudi. Karena itu, ia berharap kehadiran Kementerian Haji dan Umrah RI dapat memainkan peran strategis dalam melakukan komunikasi dan negosiasi dengan otoritas Saudi untuk mencari solusi jangka panjang.
“Ini bukan pekerjaan mudah. Dibutuhkan koordinasi yang kuat, dukungan regulasi, serta komunikasi yang intensif dengan Pemerintah Arab Saudi. Namun persoalan Mina tidak boleh dibiarkan berulang tanpa solusi. Kita harus berani mencari terobosan demi meningkatkan kenyamanan dan keselamatan jemaah Indonesia,” tegasnya.
