ITS Dipercaya Bina 50 Desa Pesisir Perbatasan

Press Release

Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya telah dipercaya oleh Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) untuk membantu membina desa-desa di pesisir Indonesia, terutama di wilayah perbatasan negara.


Program kerjasama berdasarkan MOU yang ditandatangani awal Desember 2008 lalu, itu secara resmi telah diluncurkan oleh Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) Bakorkamla, Laksamana Madya TNI Budhi Hardjo, pada 3 Februari lalu di Desa Batu Belubang, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kerjasama ini diwujudkan melalui keikutsertaan ITS dalam kegiatan-kegiatan Program Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Pesisir. Nantinya, ITS melalui dosen dan mahasiswanya, diharapkan untuk berperan aktif menjadi penyuluh dalam kegiatan-kegiatan penyuluhan dan pelatihan untuk masyarakat pesisir.

“Selain itu, nantinya temuan-temuan dosen ITS dalam bidang Teknologi Tepat Guna (TTG) diharapkan juga dapat diterapkan atau digunakan di desa-desa sasaran,” jelas Prof Ir Djauhar Manfaat MSc PhD, Dekan Fakultas Teknologi Kelautan (FTK) ITS.
Untuk tujuan itu, dosen-dosen penemu ini diharapkan juga akan dilibatkan guna membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Rencananya, ada sekitar 50 desa yang akan menjadi sasaran pembinaan yang tersebar di beberapa provinsi. Di antaranya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan dua pulau di Mindanau Selatan. Desa-desa yang terpilih memang terletak pada daerah-daerah perbatasan antara Indonesia dan negara-negara tetangga.

Ini sesuai dengan tugas utama dari Bakorkamla sendiri. Yakni untuk mengkoordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi keamanan, keselamatan kapal dan penegakan hukum di laut di Indonesia. Badan ini beranggotakan sekitar 12 pemangku kepentingan (stakeholders), antara lain Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Perhubungan, Departemen Pertahanan, Departemen Keuangan, Departemen Hukum dan HAM, Departemen Luar Negeri, Mabes TNI, Mabes TNI AL, Mabes Polri dan lain-lainnya. Badan ini diketuai oleh Menko Polhukam dan dalam pelaksanaan hariannya dikepalai oleh Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar).

Program Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Pesisir ini merupakan salah satu program utama Bakorkamla di tahun 2009. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan, pengetahuan dan keterampilan masyarakat pesisir melalui berbagai bidang kegiatan yang bersifat konstruktif maupun pembinaan SDM sesuai skala prioritas.

Selain itu, juga untuk meningkatkan pengetahuan pengembangan usaha mata pencaharian alternatif, dan memantapkan potensi dan usaha pengelolaan sumber daya laut yang dimiliki oleh masyarakat setempat.

“Waktu pelaksanaan program di 50 desa ini direncanakan bisa berlangsung mulai Februari hingga Oktober 2009 mendatang,” ujar Djauhar. Jenis-jenis kegiatannya antara lain berupa ceramah dan penyuluhan, bakti kesehatan dan sosial, memberikan bantuan atau pengadaan atau rehabilitasi khususnya bantuan peralatan TTG, membantu budidaya misalnya ikan, rumput laut, kerang mutiara, serta memberikan pelatihan.

Menurut Djauhar, dengan adanya program pembinaan bagi desa pesisir perbatasan ini diharapkan juga mampu mengembalikan rasa nasionalisme masyarakat setempat agar tidak lagi tertarik untuk mengais rezeki di negeri tetangga yang berbatasan. Sebab mereka sudah bisa memberdayakan sendiri sumber-sumber alam yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomiannya. (HUMAS-ITS, 5 Februari 2009)