Potensi Bara Dalam Pilkada Jawa Timur

Iman D Nugroho

Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) langsung di Jawa Timur dibayangi ke potensi konflik di tingkat masyarakat bawah. Terutama jadwal Pilkada Gubernur dan Pilkada Bupati di Jawa Timur akan berlangsung bersamaan di empat kabupaten, Lumajang, Bondowoso, Malang dan Jombang. Selain pecahnya PKB, koalisi antar partai yang berbeda pun menyimpan "bara".

----------

Pada 23 Juli 2008 mendatang, Jawa Timur punya hajatan besar. Yakni Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur Jawa Timur secara langsung. Bisa dipastikan, iklim politik akan menghangat karenanya. Tidak hanya itu, pada waktu yang sama, empat kabupaten di Jawa Timur, Malang, Lumajang, Bondowoso dan Jombang juga akan mempunyai hajatan "tambahan", berupa pilkada bupati.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur memandang pilgub dan pilbub di Jawa Timur secara bersamaan di empat kota, sebagai salah satu "potensi persoalan". Bukan tidak mungkin, potensi persoalan itu akan menjadi persoalan, bila koalisi partai yang selama ini beredar, berbeda antara tingkat provinsi dan tingkat kabupaten. "Karena semuanya belum terjadi, maka KPU Jatim masih memandang hal itu sebagai potensi persoalan yang kemungkinan akan kita hadapi," kata Anggota KPU Jatim Didik Prasetyono pada The Jakarta Post, Selasa (22/04) ini.

Koalisi partai-partai yang mengusung calon Gubernur Jawa Timur memang beragam. Hingga saat ini, Partai Demokrat (PD) dan Partai Amanat Nasional (PAN) mengusung kandidat Soekarwo dan Syaifullah Yusuf. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengusung Kandidat Soetjipto dan Ridwan Hisyam. Partai Golkar mengusung kandidat Soenaryo dan Ali Maschan Moesa. PKB versi Gus Dur mengusung cagub Ahmadi.

Sementara di Kabupaten Lumajang, peta koalisi antar partai jauh berbeda. Partai Golkar dan PAN, disebut-sebut akan berkoalisi mengusung kandidat cabub Indah Pakarti. Meskipun hingga saat ini, kandidat itu belum dilaunching ke publik. Sementara PDI Perjuangan mengusung calon Bupati Umar Basar. Di luar itu, PD dan PKPB belum menyebut nama kandidat yang diunggulkan. Sementara PKB yang memiliki kursi terbanyak,15 kursi, di Lumajang, justru masih menunggu "penyelesaian" konflik partai antara KH. Abdurahman Wahid dan Muhaimin Iskandar.

Potensi persoalan dari perbedaan koalisi itu juga yang dirasakan KPU Kabupaten Lumajang. Munir, Ketua KPU Lumajang mengatakan, lembaga yang dipimpinya sudah berpikir keras untuk menghindari konflik horisontal yang kemungkinan terjadi ketika Pilgub dan Pilbub dilaksanakan. "Kita menilai hal itu akan sama, untuk itu, kita akan mencegah kemungkinan bentrok," kata Munir pada The Jakarta Post.

Meski cenderung lebih bisa "santai", karena armosfir politik yang relatif dingin menjelang pilgub dan pilbub, namun Ketua KPU Kabupaten Bondowoso, Muhammad Muniri pun mewaspadai gejala yang sama. Sebab antara Lumajang dan Bondowoso tidak berjarak jauh. "Selama ini yang tampak memunculkan calon bupati dalam pilkada mendatang hanya PKB, dengan jumlah calon 4 orang," kata Muniri. "Hebat"nya PKB Bondowoso pun tidak terpengaruh konflik DPP PKB antara KH. Abdurahman Wahid dan Muhaimin Iskandar.

Dalam sebuah rapat di KPU Jawa Timur, disepakati beberapa langkah antisipasi yang bisa dilakukan. Yakni dengan melarang calon gubernur dan wakilnya untuk menggelar kampanye terbuka di empat kota yang juga melaksanakan pilkada bupati. Sebagai gantinya, kandidat yang bersangkutan akan diberi kesempatan yang lebih untuk berkampanye di kota/kabupaten terdekat.

Di Lumajang misalnya, jatah kampanye cagub akan dialihkan di Jember. Sementara kampanye kandidat gubernur di Bondowoso, akan dipindah ke Situbondo. Sementara Malang dan Jombang kemungkinan akan dipindah ke Pasuruan dan Mojokerto. "Selain itu, kami jaga akan merotasi jabwal yang membuat pada calon tidak akan bertemu di satu kota yang sama," kata Didik Parsetyono.

Wakil Ketua DPD PAN Lumajang, Solikin mengungkapkan, pilihan untuk berkoalisi dengan Partai Golkar dilakukan karena deal-deal politik Partai Golkar sudah bisa "bertemu". PAN Lumajang yang memiliki 2 kursi, menyadari sepenuhnya pilihan koalisi itu berbeda dengan DPD PAN Jawa Timur. "Kan tidak harus sama, kalau di Lumajang, PAN memang tidak bisa berkoalisi dengan PD," kata Solihin pada The Post.

PAN, kata Solikin tidak memperkirakan, koalisi yang akan dilakukan partainya di Lumajang, akan berujung konflik horisontal. Apalagi, sebelum pilihan untuk mendukung kandidat Indah Pakarti dengan Partai Gokar, DPD PAN Lumajang sudah membicarakan hal itu dengan konstituen PAN di tingkatan grassroad. Berbeda dengan PAN yang sudah mantap dengan pilihannya, seperti halnya DPP PKB di Jakarta, PKB Lumajang justru terpecah menjadi dua kelompok. "Kita masih menunggu kabar baik dari Jakarta," kata Ketua DPC PKB Lumajang, Jatmiko.