30 July 2006

PBNU KELUARKAN MAKLUMAT TEGUHKAN PANCASILA, UUD 1945 DAN NKRI



Musyawarah Nasional Nahdlatul Ulama (NU) di Surabaya berakhir dengan dikeluarkannya Maklumat NU, Minggu (30/07) ini. Dalam maklumat itu diteguhkan kembali sikap organisasi Islam terbesar di Indonesia ini untuk mempertahankan dan mengembangkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). "Peneguhan itu dilakukan karena menurut NU, Pancasila, UUD 1945 dan NKRI adalah upaya final umat Islam dan seluruh bangsa," demikian tertulis dalam Maklumat NU yang ditetapkan oleh Ketua Umum PBNU KH. Hasyim Muzadi dan Rais Aam PBNU KH. A. Sahal Mahfudh.

NU menilai, setiap upaya untuk mengganti Pancasila sebagai ideologi negara, apalagi menggantikannya, terbukti senantiasa menimbulkan perpecahan di kalangan bangsa dan secara realistis tidak menguntungkan umat Islam sebagai mayoritas bangsa. "Hingga kini, Pancasila sebagai ideologi negara masih tetap merupakan satu-satunya ideologi yang secara dinamis dan harmonis dapat menampung nilai-nilai keanekaan agama maupun budaya, sehingga Indonesia kokoh dan utuh tidak terjebak menjadi negara agama maupun negara sekuler," demikian tulis

Menyangkut amandemen UUD 1945, meskipun menjadi kenyataan sejarah karena perkembangan bangsa, namun pemenuhan kebutuhan itu tidak boleh melampaui tata nilai Pancasila itu sendiri. "Gerakan reformasi yang melahirkan amandemen terhadap UUD 45 diakui telah banyak menyumbangkan demokrasi dan kebebasan hak asasi, namun dirasakan pula bahwa reformasi juga melahirkan problem tertentu, maka wajar kalau reformasi direnungkan kembali," tulis Maklumat NU.

Juga soal sistem otonomi daerah dan otonomi khusus sama sekali tidak boleh menjurus kepada disintegrasi bangsa apalagi pemisahan kewilayahan. Sementara perjuangan menegakkan agama dalam negara Pancasila haruslan ditata dengan prinsip kearifan, tidak boleh menghadapkan agama terhadap negara atau sebaliknya. "Tetapi dengan meletakkan agama sebagai sumber aspirasi serta menyumbangkan tata nilai agama yang diproses melalui prinsip demokrasi," tegas Maklumat NU itu.

Menyangkut persoalan dualisme PKB yang notabene terkait secara emosional dengan NU, secara tegas Ketua PBNU Hasyim Muzadi mengatakan bahwa NU secara kelembagaan tidak mencampuri urusan politik. Meski begitu PBNU tetap berupaya untuk membangun kesadaran politik warga NU melalui komisi kemasyahatan. "Komisi kemasyahatan muncul untuk meneguhkan wawasan politik kebangsaan warga NU, jadi meskipun secara politik warga NU ada di mana-mana, namun tidak keluar dari wawasan kebangsaan," kata Hasyim, Minggu ini.

BERSATU LAWAN ISRAEL

Menyangkut konflik Timur Tengah yang saat ini sedang memanas, secara khusus Hasyim Muzadi menegaskan sikapnya untuk menyerukan negara arab untuk bersatu melawan Israel. "Kita menyerukan seluruh negara arab untuk bersatu melawan Israel," kata Hasyim. Konflik Timur Tengah ini sekaligus menjadi pelajaran berharga bagi umat Islam sedunia untuk selalu satu sikap melawan Israel dan tidak menyerahkan persoalan ini kepada AS. "Karena AS selalu akan mendukung Israel, apapun yang dilakukan Israel terhadap negara arab," tegasnya.

Lebih jauh, selain memprotes sikap AS yang menurut PBNU selalu menutup mata terhadap pelanggaran yang dilakukan Israel, Hasyim juga mendorong negara arab untuk membantu Israel dengan cara yang sah. Serta tidak menggantungkap sikap kepada Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). "Jangan gantungkap sipak kepada PBB, melainkan membantu negara arab dengan cara-cara yang sah," katanya. PBNU sendiri akan berbicara kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mendorong pengiriman pasukan perdamaian ke wilayah konflik Timur Tengah.

No comments:

Post a Comment

Program

Program