Jakarta (iddaily.net) – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mengubah jadwal sidang paripurna pemilihan dan pelantikan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Agenda yang semula direncanakan berlangsung pada 2 Desember 2026 kini diundur menjadi 9 Desember 2026.
Perubahan jadwal tersebut disepakati dalam rapat gabungan MPR pada Senin (16/11/2026), setelah MPR menerima surat dari Presiden Prabowo Subianto.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menjelaskan, Presiden mengusulkan pengunduran jadwal karena masih membutuhkan waktu untuk membicarakan calon wakil presiden bersama partai-partai koalisi dan sejumlah tokoh.
“Rapat (MPR) menyetujui agar tanggal 9 Desember 2026, hari Rabu, adalah hari yang sudah kita sepakati untuk menjadi hari pelaksanaan sidang paripurna dalam rangka mengisi kekosongan jabatan wakil presiden dan sekaligus pelantikan, pemilihan, pelantikan, dan pengesahan wakil presiden Republik Indonesia,” kata Muzani saat konferensi pers usai Rapat Gabungan MPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, dilansir dari Antara.
Selain itu, Presiden juga memiliki agenda kenegaraan yang cukup padat sehingga memerlukan tambahan waktu untuk mempersiapkan proses pengisian jabatan wakil presiden.
Dengan perubahan tersebut, sidang paripurna untuk pemilihan, pengesahan, dan pelantikan Wapres baru dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 9 Desember 2026.
Perubahan jadwal sidang paripurna turut menggeser tenggat penyerahan dua nama calon wakil presiden yang diusulkan Presiden kepada MPR.
Mengacu pada Peraturan MPR No 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib, Presiden harus menyampaikan dua nama calon wakil presiden beserta kelengkapan persyaratannya paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna.
Dengan jadwal baru pada 9 Desember, dua nama calon tersebut harus diterima MPR paling lambat Rabu, 25 November 2026.
Sebelumnya, ketika sidang paripurna masih dijadwalkan pada 2 Desember, batas penyerahan dua nama calon ditetapkan pada 18 November 2026.
Ketua MPR Ahmad Muzani menegaskan Presiden harus mengusulkan dua nama calon, bukan hanya satu nama. Kedua calon tersebut nantinya akan menjalani proses verifikasi sebelum dibawa ke sidang paripurna.
Dalam rangka mempersiapkan proses pengisian jabatan wakil presiden, MPR juga membentuk tim ad hoc dan tim verifikasi dokumen calon.
Tim ad hoc dipimpin Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul. Sementara itu, proses verifikasi dokumen calon dikoordinasikan oleh Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat, dengan Habiburokhman sebagai ketua tim verifikasi.
Mekanisme pemilihan satu dari dua calon yang diajukan Presiden, apakah melalui pemungutan suara atau musyawarah mufakat, masih akan dipersiapkan lebih lanjut.
Meski diundur sepekan, jadwal 9 Desember 2026 masih berada sebelum batas waktu 60 hari untuk pengisian kekosongan jabatan wakil presiden.
Dengan demikian, proses pemilihan pengganti Gibran masih dijadwalkan berlangsung sebelum tenggat 11 Januari 2027.
Gibran Rakabuming Raka sebelumnya menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai wakil presiden kepada MPR pada Kamis (12/11/2026).
Pengisian jabatan wakil presiden yang kosong selanjutnya dilakukan melalui mekanisme konstitusional, yakni MPR memilih satu dari dua calon yang diusulkan Presiden.
