Jakarta (iddaily.net) – Berhentinya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membawa konsekuensi konstitusional berupa pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong.
Proses tersebut tidak dilakukan melalui pemilihan umum ulang, melainkan melalui mekanisme yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Konstitusi memberikan kewenangan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk memilih Wakil Presiden pengganti apabila terjadi kekosongan jabatan.
Namun, calon pengganti tidak diajukan oleh partai politik atau DPR, melainkan oleh Presiden. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Aturan itu menyebutkan, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Pakar hukum tata negara, DR dr Moh Bagus MH, Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya sekaligus Peneliti Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi (PUSKOLEGIS) menjelaskan mekanisme pengisian jabatan tersebut sebenarnya sudah diatur secara jelas dalam konstitusi.
Menurut dia, ketika terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Presiden berkewajiban mengusulkan dua nama calon kepada MPR. Selanjutnya, lembaga tersebut memiliki kewenangan untuk menentukan siapa yang akan menduduki jabatan Wakil Presiden.
“Presiden itu wajib mengusulkan dua nama calon kepada MPR. Tidak boleh hanya memberi satu, karena hakikat MPR dalam konteks bersidang adalah memilih. Kalau frasa memilih berarti harus ada opsi,” jelasnya kepada iddaily.net.
Dalam mekanisme tersebut, Presiden memiliki kewenangan mengajukan dua calon Wakil Presiden. Sementara itu, MPR bertugas menyelenggarakan sidang dan memilih salah satu dari dua nama yang diajukan.
Dengan demikian, DPR tidak memiliki kewenangan untuk secara langsung menentukan siapa yang menjadi Wakil Presiden pengganti.
Meski demikian, DPR dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan unsur keanggotaan MPR yang terlibat dalam proses persidangan dan pengambilan keputusan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dia menjelaskan, setelah Presiden menyampaikan dua nama calon, MPR akan melakukan proses pemilihan melalui sidang sesuai mekanisme konstitusional.
Calon yang terpilih kemudian menjalani pengucapan sumpah atau janji jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UUD 1945.
Salah satu hal penting dalam pengisian jabatan Wakil Presiden adalah batas waktu yang ditetapkan konstitusi.
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 secara tegas menyebutkan MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih pengganti Wakil Presiden paling lambat 60 hari sejak terjadi kekosongan jabatan.
Menurut dia, ketentuan tersebut bersifat imperatif sehingga proses pengisian jabatan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.
“MPR memang harus segera menyidangkan apabila sudah mendapatkan dua usulan calon yang diajukan Presiden,” ujarnya.
Apakah Surat Pengunduran Diri Harus Disampaikan kepada MPR?
Terkait penyampaian surat pengunduran diri, narasumber berpandangan surat tersebut juga harus disampaikan secara resmi kepada pimpinan MPR.
Menurut dia, MPR merupakan lembaga yang memiliki kewenangan konstitusional untuk menindaklanjuti kekosongan jabatan Wakil Presiden berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Sementara itu, Presiden tidak memiliki kewenangan untuk menentukan sendiri siapa yang akan menggantikan Wakil Presiden. Kewenangan Presiden berada pada pengusulan dua calon, sedangkan keputusan pemilihan berada di tangan MPR.
Berhentinya Gibran menjadi momentum penting bagi praktik ketatanegaraan Indonesia. Mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden melalui Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 kini menjadi perhatian publik karena harus diterapkan dalam situasi politik aktual.
Dengan adanya ketentuan tersebut, kekosongan jabatan Wakil Presiden tidak serta-merta membuat roda pemerintahan berhenti. Presiden tetap menjalankan pemerintahan dengan dibantu para menteri sampai proses pengisian jabatan Wakil Presiden diselesaikan sesuai konstitusi.
Referensi aturan:
– Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.
– Pasal 9 UUD 1945.
– Pasal 4 ayat (1) UUD 1945.
