Jakarta (iddaily.net) – Dinamika politik nasional kembali menjadi perhatian setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya.
Surat pengunduran diri tersebut disebut telah diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (11/11/2026).
Kabar tersebut muncul di tengah menguatnya tekanan politik di DPR dan sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi sebelumnya mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk memulai proses pemakzulan terhadap Gibran.
Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan kabar pengunduran diri tersebut. Kepada wartawan, Rabu (11/11/2026), ia menyampaikan, “Pokoknya benar.”
Sementara CNN Indonesia juga mengutip sumber yang disebut dekat dengan Gibran. Sumber tersebut menyatakan surat pengunduran diri telah diserahkan kepada Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo dalam pertemuan pada Selasa (10/11/2026).
Pertemuan keduanya berlangsung sekitar 2,5 jam. Menurut Prasetyo, pembicaraan tersebut berkaitan dengan dinamika yang berkembang setelah muncul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Pengunduran Diri Berbeda dengan Pemakzulan
Munculnya kabar pengunduran diri Gibran bersamaan dengan bergulirnya usulan Hak Menyatakan Pendapat di DPR. Namun, kedua proses tersebut memiliki dasar dan mekanisme konstitusional yang berbeda.
Pengunduran diri merupakan keputusan pejabat untuk berhenti dari jabatannya. Sementara pemakzulan atau pemberhentian melalui proses politik dan hukum harus melewati tahapan sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945.
Karena itu, kabar penyerahan surat pengunduran diri tidak serta-merta berarti proses pemakzulan otomatis selesai ataupun jabatan Wakil Presiden langsung dinyatakan kosong.
Anggota DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera, salah satu pengusul HMP, menyatakan proses tersebut tetap berjalan selama pengunduran diri belum final.
“Jika pengunduran diri belum final kita akan jalan terus HMP, sampai prosesnya final,” kata Mardani, sebagaimana dikutip detikcom, Kamis (12/11/2026).
Bagaimana Proses Pergantian Wakil Presiden?
Apabila pengunduran diri Wakil Presiden diproses hingga menimbulkan kekosongan jabatan, mekanisme penggantinya telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Konstitusi menyebutkan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Dengan demikian, Presiden Prabowo nantinya mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR untuk dipilih dalam sidang.
Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pemilihan tersebut juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPR (UU MD3) beserta perubahannya.
Di sisi lain, DPR dijadwalkan menggelar rapat paripurna pada Kamis (12/11/2026) pukul 14.00 WIB untuk membahas usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran.
Usulan tersebut ditandatangani 120 anggota DPR dari delapan fraksi. Perkembangan ini menunjukkan bahwa dinamika politik terkait posisi Wakil Presiden masih berlangsung.
Publik kini menunggu kejelasan sikap resmi Presiden, DPR, dan MPR mengenai status pengunduran diri Gibran serta kelanjutan proses konstitusionalnya.
Perkembangan ini menjadi penting karena menyangkut keberlangsungan pemerintahan dan mekanisme pergantian jabatan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam konstitusi.