Jakarta (iddaily.net) — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sepanjang 2026 kembali menjadi sorotan karena menghasilkan emisi karbon dalam jumlah besar.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) memperkirakan emisi dari vegetasi yang terbakar sejak Januari hingga awal September 2026 mencapai sekitar **31 juta ton CO2**.
Menurut perhitungan WALHI, jumlah tersebut hampir menyamai total emisi gas rumah kaca tahunan Kuba yang berasal dari berbagai sektor, mulai dari energi, transportasi, industri hingga pertanian.
Angka emisi bahkan jauh lebih besar jika merujuk pada hasil deteksi panas satelit Copernicus. Berdasarkan data tersebut, emisi karhutla diperkirakan mencapai 65,18 juta ton karbon (Mt C) atau setara dengan sekitar 239 juta ton CO2.
Besaran tersebut, menurut WALHI, setara dengan total emisi tahunan dari bahan bakar fosil Kazakhstan, termasuk emisi yang berasal dari pembangkit listrik, industri, transportasi, serta aktivitas ekonomi lainnya.
Karhutla Bertentangan FOLU Net Sink 2030
Pengkampanye Iklim dan Isu Global WALHI, Patria, menilai besarnya emisi akibat karhutla menunjukkan persoalan serius dalam pencapaian komitmen iklim Indonesia melalui program FOLU Net Sink 2030.
Program tersebut menargetkan sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya atau Forestry and Other Land Use (FOLU) dapat menyerap emisi karbon lebih besar dibandingkan emisi yang dilepaskan pada 2030.
Namun, WALHI menilai target tersebut menghadapi tantangan besar ketika hutan, lahan, dan terutama ekosistem gambut masih terus mengalami kebakaran.
“Besarnya pelepasan emisi ini memperlihatkan kontradiksi serius dalam komitmen iklim Indonesia melalui FOLU Net Sink 2030,” ujar Patria.
Ia mengatakan karbon yang seharusnya tersimpan di dalam ekosistem justru kembali dilepaskan ke atmosfer ketika kebakaran terjadi.
Menurut Patria, persoalan karhutla tidak bisa hanya dipandang sebagai masalah penanganan kebakaran. Fenomena tersebut juga berkaitan erat dengan kredibilitas komitmen Indonesia dalam mengendalikan emisi dan mencapai target iklim.
WALHI Soroti Tren Emisi Karhutla
WALHI juga menyoroti data emisi kebakaran hutan dan lahan pada tahun-tahun sebelumnya. Mengacu pada data SiPongi+, emisi CO2 akibat karhutla tercatat mencapai 53.527.407 ton CO2 pada 2024.
Jumlah tersebut kemudian meningkat menjadi 56.204.535 ton CO2 pada 2025. Dengan demikian, terjadi kenaikan sekitar 2,7 juta ton CO2 dalam satu tahun.
Koordinator Pengkampanye WALHI Nasional, Uli Arta Siagian, menilai peningkatan tersebut menunjukkan adanya persoalan dalam tata kelola sektor kehutanan dan penggunaan lahan.
“Pemerintah menargetkan peningkatan penyerapan karbon, tetapi belum berhasil menghentikan pelepasan karbon dari ekosistem yang sama,” kata Uli.
Ia bahkan menilai persoalan FOLU Net Sink telah muncul sejak konsep tersebut disusun.
Menurutnya, pemberian ruang yang besar bagi perubahan kawasan hutan menjadi konsesi bisnis berpotensi berkaitan dengan kerentanan kawasan terhadap kebakaran.
Gambut Harus Jadi Prioritas Pencegahan Karhutla
WALHI mendesak pemerintah menempatkan karhutla sebagai salah satu persoalan utama dalam kebijakan iklim Indonesia.
Pencegahan, menurut organisasi lingkungan tersebut, perlu dilakukan berdasarkan tingkat risiko, khususnya pada kawasan gambut dan wilayah yang memiliki sejarah kebakaran berulang.
Perlindungan serta restorasi gambut juga dinilai harus menjadi bagian penting dari strategi pencapaian FOLU Net Sink 2030.
Upaya tersebut tidak semestinya baru dilakukan setelah kebakaran terjadi.
Selain itu, WALHI meminta pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap kawasan konsesi serta memastikan penegakan hukum berjalan terhadap korporasi yang terbukti menyebabkan ataupun membiarkan terjadinya karhutla.
Kebijakan iklim juga dinilai perlu terintegrasi dengan tata ruang dan sistem perizinan.
Tujuannya agar pemanfaatan lahan tidak menghasilkan pelepasan emisi yang justru bertentangan dengan target penurunan emisi nasional.
Di sisi lain, masyarakat adat dan komunitas lokal perlu diperkuat perannya dalam menjaga sekaligus memulihkan ekosistem yang rentan terbakar.
WALHI Pertanyakan Klaim FOLU Net Sink 2030
Patria menegaskan keberhasilan FOLU Net Sink 2030 seharusnya tidak hanya dilihat dari jumlah karbon yang berhasil diserap.
Menurutnya, indikator keberhasilan juga harus mencakup kemampuan pemerintah menghentikan sumber emisi dari ekosistem hutan dan lahan yang sama.
“Keberhasilan FOLU Net Sink 2030 tidak boleh hanya diukur dari berapa banyak karbon yang diklaim berhasil diserap, tetapi juga dari seberapa jauh pemerintah mampu menghentikan karbon yang terus dilepaskan,” ujarnya.
WALHI menilai karhutla sepanjang 2026 menjadi pengingat bahwa pekerjaan untuk mencapai target tersebut masih jauh dari selesai.
Uli mengatakan selama hutan dan gambut masih terbakar dan sumber pelepasan karbon tidak dihentikan, target FOLU Net Sink 2030 layak dipertanyakan.
“Indonesia tidak bisa mengklaim diri menuju net sink dengan membiarkan ekosistem penyimpan karbon terus menjadi sumber emisi,” kata Uli.
