Lima orang warga Desa Alas Tlogo, Grati, Pasuruan meninggal dunia dan tujuh lainnya luka tembak dalam bentrokan dengan pasukan Pusat Latihan Tempur TNI AL di Pasuruan, Rabu (30/05) ini. Bentrokan yang dipicu kasus sengketa tanah antara warga setempat dengan TNI AL itu berimbas pada pemblokiran jalan Surabaya-Banyuwangi.
Bentrok warga dengan TNI AL itu berawal dari aksi demonstrasi yang dilakukan sekitar 300 warga desa setempat ke markas TNI AL di Grati Pasuruan. Mereka memprotes pembangunan yang dilakukan pekerja TNI AL di lokasi tanah yang hingga kini masih menjadi sengketa. Awalnya, demonstrasi itu berlangsung normal. Dengan berteriak-teriak, warga meminta pekerja menghentikan pekerjaannya.
Namun, teriakan itu tidak digubris. Pekerja tetap melanjutkan pekerjaan. Warga mulai melakukan lemparan batu ke arah pekerja. Merasa terancam, pekerja pun meminta perlindungan ke petugas jaga TNI AL yang berjumlah 12 orang. Petugas pun berusaha menenangkan warga, namun tidqak digubris. Serangan warga berbalik ke arah pasukan TNI AL. Merasa terdesak, pasukan TNI AL pun mengeluarkan tembakan peringatan. Massa tidak gentar, lemparan batu terus berlanjut.
Bentrokan tidak terelakkan. Letusan senjata api serbu jenis M-16 terdengar beberapa kali. Beberapa warga roboh bersimbah darah. Tercatat ada empat warga tewas. Mereka adalah Rohman (35), Siti Khotijah (27), Mistin (23) dan Utami. Tujuh orang lain yang juga terluka tembak namun masih hidup pun roboh. Termasuk seorang bocah laki-laki bernama Herwanto yang tertembus di bagian dada. Bocah ini pun akhirnya meninggal dunia. "Ada beberapa yang luka tembak, kami masih membawanya ke rumah sakit," kata Nasminto, warga Grati Pasuruan.
Demonstrasi pun bubar. Warga yang selamat membawa korban luka dan tewas ke RS. Pasuruan. Empat korban tewas dan tujuh korban luka dirujuk ke RS. Syaiful Anwar Malang yang berjarak 60 KM. Mendengar rekan mereka terluka, warga kembali melanjutkan demonstrasi ke Jalan Raya Pasuruan yang menghubungkan Surabaya-Banyuwangi-Bali. Mereka duduk-duduk di jalanan sembari menebangi pepohonan dan melintangkannya di tengah jalan.
Sengketa tanah antara warga Grati dan Pusat Latihan Tempur TNI AL PasuruaN mulai terjadi pada tahun 2000-an. Ketika itu warga dari 14 Desa di Grati Pasuruan menolak rencana TNI AL yang akan menjadikan lahan mereka sebagai lahan latihan perang. Dengan didampingi LBH Surabaya, warga yang tergabung dalam Forum Komunikasi Petani memperkarakan persoalan ini ke pengadilan. Namun, langkah hukum di PN. Pasuruan itu dimenangkan oleh TNI AL. Warga tetap tidak bisa menerima karena merasa tanah yang disengketakan adalah hak mereka. Warga Grati pun membawa persoalan ini ke jenjang yang lebih tinggi ke PT.Surabaya.
Melalui Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) Armatim Tony Syaiful membenarkan peristiwa penembakan yang terjadi di Grati Pasuruan. Hingga saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan intensif untuk mengetahui dengan pasti kronologi dan pelaku penembakan. "Dari yang saya dengar, semua terjadi karena pasukan kami (TNI AL) mempertahankan diri dari serangan demonstran," katanya.
Komandan Marinir Safzen Nurdin mengatakan penembakan yang dilakukan pasukan TNI AL di Grati Pasuruan sudah melalui prosedur yang benar. Yaitu, dengan memberikan tembakan peringatan terlebih dahulu, sebelum akhirnya "terpaksa" menembak ke warga sipil. Hal itu dikatakan dalam jumpa pers di Markas Marinir Surabaya, Rabu (30/05) ini.
"Tindakan yang dilakukan sudah sesuai prosedur yang benar, pasukan saya tidak mau menjadi korban seperti yang terjadi di Papua, pasukan saya hanya ingin ada afek jera masyarakat dan takut," kata Safzen Nurdin. Meski akhirnya pihak marinir menyesakan tindakan yang membuat warga sipil meninggal dunia.
Untuk itu, Safzen Nurdin mengatakan penyesalan terdalam atas peristiwa itu. Dan meminta maaf kepada seluruh warga Pasuruan. "Atas nama TNI AL kami menyatakan permintaan maaf yang mendalam kepada masyarakat atas peristiwa ini," katanya. Sekaligus berjanji akan mengusut tuntas melalui penyelidikan atas 13 pasukan (bukan 12 seperti yang diberitakan sebelumnya), yang diduga sebagai pelaku penembakan.
Safzen Nurdin menegaskan, TNI AL tidak akan melakukan penambahan pasukan ke Grati Pasuruan. Dan, akan menghentikan sementara patroli di sekitar wilayah yang disengketakan.
SETAHUN LALU. Hari ini, 29 Mei setahun lalu, lumpur menyembur dari lokasi pengeboran milik Lapindo Brantas Inc. Hingga setahun berlalu, lumpur masih menyembur. membuat ribuan orang kehilangan hak-hak mereka.
Warga Porong, Sidoarjo korban semburan lumpur Lapindo Brantas Inc, memperingati peringatan satu tahun semburan lumpur Lapindo dengan berdemonstrasi, Selasa (29/05) ini. Berbagai luapan ekspresi tertumpah dalam demonstrasi di empat titik itu. Mulai kemarahan, kekecewaan, hingga isak tangis mengenang tempat tinggal mereka yang hilang tertutup lumpur.Dalam pantauan The Jakarta Post di Porong, demonstrasi itu dilakukan di empat titip yang berbeda.
Tanggul Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera (Perumtas), Tanggul Desa Siring, Tanggul Cincin di Pusat Semburan dan Tanggul di Desa Besuk. Demonstrasi di Tanggul Perumtas I dilakukan paling pagi, sekitar pukul 09.00 wib. Dengan menggunakan sepeda motor dan truk bak terbuka pengangkut sound sistem, demonstran mendahului aksi mereka dengan konvoi di pusat kota Sidoarjo menuju tanggul Perumtas yang berjarak sekitar 10 KM.
Sesampainya di Perumtas, warga terlebih dahulu mengenang kembali rumah mereka yang kebanyakan hanya terlihat bagian atas saja. Kebanyakan dari mereka meneteskan air mata, saat melihat rumah yang mereka diami bertahun-tahun tenggelam oleh lumpur. "Kita disini untuk mengenang tempat tinggal kita yang dahulu menjadi tempat kita berkumpul dengan keluarga dan tetangga kita," kata orator demonsrasi melalui pengeras suara.
Beberapa warga nekat berjalan kaki meniti lumpur yang sudah mengeras hanya untuk melihat rumah mereka. Bahkan ada yang rela memanjat genting untuk bisa sampai ke rumah. Sementara yang lain mengambil beberapa ornamen rumah yang masih tersisa, seperti tutup lampu taman, untuk dibawa ke rumah kontrakan.
Suasana haru menyeruak ketika dalam demonstrasi itu dilakukan aksi tabur bunga untuk mengenang sanak saudara dan tetangga yang meninggal dunia dan dimakamkan di pemakaman yang kini juga tertutup lumpur. Isak tangis tidak terbendung saat di tengah-tengah aksi itu orator melafalkan pujian-pujian berbahasa Arab. "Kita harus tetap semangat dan kompak untuk memperjuangkan hak-hak kita," kata orator sambil terurai air mata. Demonstran saling berpelukan karena haru.
Demonstrasi di tanggul cincin pusat semburan lumpur Lapindo Brantas Inc juga berlangsung dalam waktu yang hampir bersamaan. Di tanggul utama itu, sekitar 200 orang mengusung spanduk dan poster bernada kecaman kepada Lapindo Brantas Inc, Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) dan Pemerintah. Ketiga lembaga itu dianggap sudah menyengsarakan masyarakat. "Semua ini terjadi karena Lapindo dan Pemerintah," kata salah satu demonstran dalam teriakannya.
Dalam demonstrasi yang paling dekat dengan pusat semburan itu, sempat terjadi bentrokan antara polisi dari Polres Sidoarjo dan demonstran. Polisi merasa demonstran terlalu dekat dengan pusat semburan dan membahayakan jiwa demonstran dan meminta demonstran untuk meninggalkan tanggul cincin. Namun keinginan itu ditolak demonstran. "Kita akan di sini sampai pemerintah tahu apa yang kita inginkan,..hak-hak kita," kata salah satu demonstran.
Polisi yang mendengar itu langsung berusaha menangkap tiga orang yang dianggap provokator. Namun massa lain berusaha menghalangi. Polisi kemudian mengusir demonstran menuju ke tanggul Desa Besuki yang berjarak 500 meter dari pusat semburan. Massa mengalah dan menuruti keinginan polisi. Tanggul cincin pun diblokade dengan Pasukan Pengendalian Massa (Dalmas) bersenjata pentungan. Demonstrasi di Tanggul Besuki sempat didatangi oleh Wakil Bupati Sidoarjo Syaiful Illah.
Demonstran "memaksa" Syaiful Illah untuk menandatangi surat pernyataan yang isinya memasukkan empat desa, Mindi, Pajarakan, Kedungcangkring dan Besuki ke dalam peta baru daerah yang terkana dampak lumpur. "Kalau itu yang menjadi keinginan warga, saya akan memperjuangakan," kata Syaiful Illah.
Beberapa tokoh nasional, seperti Sholahuddin Wahid, M. Noer, Prof. Soebroto dan Tjuk K. Sukiadi hadir dalam peringatan Setahun Lumpur Lapindo di lokasi pengungsian Pasar Baru Porong. Dalam acara bertajuk Refleksi Satu Tahun LUmpur Lapindo itu, para tokoh nasional memberikan motivasi kepada pengungsi untuk terus bertahan.
Sejak Juni 2006, upaya penanganan semburan lumpur yang semakin hari semakin membawa dampak merusak mulai dilakukan. Manajemen penanganan lumpur yang difokuskan pada penanggulan, berhadapan dengan berbagai kendala. Mulai meningkatnya volume semburan yang turun naik, gejolak sosial, rusaknya prasarana transportasi hingga hancurnya ekosistem. Setahun ini, tetap tidak ada kepastian keberhasilan penanganan.
Jauh-jauh hari, signal warning diberikan intelektual Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya Indrasurya B. Mochtar. Ahli teknik sipil asal Surabaya ini mendefinisikan ada lima kendala utama penanganan lumpur. Ketidakpastian berhentinya semburan lumpur, sifat lumpur yang unik dan menyulitkan, kondisi tanah dasar asli yang lunak, waktu yang terus berjalan dan kendala sosial masyarakat.
Kelimanya, mau tidak mau harus dihadapi oleh semua pihak, terutama Pemerintah RI yang juga merupakan pihak yang paling bertanggungjawab terhadap tragedi semburan Lumpur Panas Lapindo Brantas Inc ini. "Yang paling utama adalah debit semburan lumpur yang hingga kini belum ada tanda-tanda akan mereda," kata Indrasurya. Hal itu diperkuat dengan pendapat ahli geologi yang pesimis semburan lumpur tidak bisa dihentikan. Bahkan kemungkinan bisa puluhan tahun lamanya.
Karena itulah, Indrasurya menilai berbagai langkah berbau "modifikasi" yang pernah dilakukan lembaga penanggulangan lumpur seperti Tim Nasional (Timnas) Penanggulangan Lumpur seperti pengeboran miring atau Relief Well tidak memiliki kepastian sukses. Termasuk ketika lembaga penanggulangan lumpur itu coba menundukkan lumpur dengan cara pembuatan pond dan penanggulan di berbagai tempat.
PENANGGULAN YANG SIA-SIA
"Tidak mungkin terus menerus menambah tinggi tanggul dari “waduk penampungan lumpur” yang sudah ada, Semakin tinggi tanggul, makin bahaya kalau ambrol," katanya. Menambah tinggi tanggul berarti menambah dimensi lebar tanggul dan upaya mempertahankan stabilitas tanggul menjadi lebih rumit. Volume pekerjaan tanggul juga meningkat jauh lebih besar. Bila tinggi tanggul meningkat dua kali, bisa diartikan volume lumpur meningkat minimal empat kali.
Tanah dasar asli di daerah tempat semburan lumpur Lapindo Brantas Inc terjadi, memiliki jenis tanah yang lunak. Mutlak perlu ada upaya perbaikan tanah dasar terlebih dahulu, bila ada keinginan untuk meninggikan tanggul. Namun, perbaikan tanah tidak mungkin dilaksanakan di lapangan. Faktor terpenting, adalah perbuhan kondisi landscape di Porong, terutama di sekitar semburan.
Dalam pengamatan The Jakarta Post, penambahan tinggi tanggul penahan lumpur adalah pekerjaan rutin tim penanggulangan lumpur. Data terakhir ITS menyebutkan, tinggi tanggul cincin atau tanggul utama di main hole semburan lumpur sudah mencapai ketinggian 22 meter. Geologis ITS, Amien Widodo mengungkapkan, penanggulan yang dilakukan adalah sebuah kesia-siaan. Karena tinggi tanggul yang diukur dari ketinggian pertama, akan terus mengalami penurunan, karena proses penurunan permukaan tanah terus terjadi. Terutama di daerah yang ditanggul.
Salah satu bukti yang bisa dilihat secara kasat mata adalah tidak berubahnya posisi atap pabrik yang menyembul di permukaan lumpur pond Desa Siring. "Setiap hari, tanggul terus ditambah ketinggiannya, dan lumpur terus bertambah tinggi, logikanya, pabrik-pabrik itu akan ikut terendam, namun hal itu tidak terjadi. Atap pabrik tetap menyembul di atas lumpur, artinya, tanah dasar tanggul yang mengalami penurunan ketinggian," kata Amien pada The Jakarta Post. Tidak heran bila hampir setiap hari terjadi over toping atau luberan lumpur melalui titik tertinggi tanggul.
Timnas Penanggulangan Lumpur Sidoarjo yang berakhir Pebruari lalu dan digantikan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, agaknya tidak "melihat" kondisi obyektif ini. Mereka tetap saja menjadikan penanggulan sebagai andalan utama manajemen pengendalian. "Manajemen pengandalian lumpur adalah pekerjaan yang menyusahkan, tidak ada pilihan lain selain mengalirkan ke pond (penampungan) dan mengarahkannya dengan tanggul," kata juru bicara BPLS, Zulkarnaen. Meski Zulkarnaen mengakui, itu hanya solusi sementara.
KALI PORONG MENJADI PILIHAN
Dalam waktu beberapa saat, lumpur memang seakan-akan dijinakkan. Karena sifat lumpur yang didoinasi oleh aprtikel tanah lempung berukuran satu 1 micron, membuatnya mampu mengalir seperti air. Lebih mirip sifat fisik cat yang memiliki kekentalan yang lebih tinggi. Plus kemampuan melekatnya pada permukaan apa saja.
Kecepatan aliran lumpur pun tidak stabil. Pada saat mengalir, lumpur membuat “angle of repose”. Kemiringan permukaan menjadi satu-satunya jalur yang dilewati. Karena itulah, lumpur tidak mudah dialirkan melewati suatu saluran terbuka. Pilihan satu-satunya adalah "menunggu" proses pengendapan lumpur di pond. Dalam proses alami itu, hanya 15 persen air yang dapat dipisahkan dalam proses pengendapan.
Ada berbagai solutif untuk itu. Jauh-jauh hari, Amien Widodo sudah mengusulkan adanya penanggulan permanen di sekitar tanggul utama, setelah mensterilkan kawasan di sekitar pusat semburan dengan diameter 2-3 KM. Dengan main set memandang semburan lumpur sebagai fenomena yang tidak akan berhenti kacuali volume lumpur di dalam tanah habis tersembur, maka akan terjadi penurunan permukaan tanah dengan tidak teratur. "Harus ada upaya menyelamatkan penduduk di sekitar semburan, dijadikan daerah berbahaya," kata Amien.
Tanggul permanen yang akan dibuat itu, dipadukan dengan pembangunan kanal berukuran raksasa, dari pusat semburan menuju ke laut Selat Madura. Tanggul itu berada di samping Kali Porong. "Lumpur yang secara kontinyu keluar, secara otomatis akan terdorong ke arah Selat Madura melalui kanal yang sudah disiapkan," katanya. Lumpur yang sampai ke laut akan bercampur dengan alami ke alam.
Usulan Amien Widodo memiliki konsekuensi biaya yang sangat tinggi. Karena pemerintah mau tidak mau harus membebaskan tanah yang akan digunakan untuk tanggul permanen dan kanal yang langsung menuju ke laut. Namun, di luar persoalan biaya, usulan inilah yang kemungkinan bisa dilakukan sebagai langkah final.
Agaknya, BPLS lebih memilih untuk melanjutkan langkah Timnas Penanggulangan Lumpur. Yaitu memilih untuk mengalirkan lumpur ke Kali Porong. Melawati pond Desa Jatirejo dan Desa Mindi. Daya dorong yang digunakan adalah pompa berukuran besar yang dipasang di spilway di samping kali porong. "Kami tidak ada pilihan lain," katanya juru bicara BPLS Zulkarnaen. BPLS menyadari langkah itu membuat pihaknya memiliki beban kerja yang tidak pernah tuntas.
Memompa lumpur memang bukan pekerjaan mudah. Secara sederhana, proses itu dilakukan dengan mencampur kembali lumpur yang sudah mengendap dengan air. Selain agar lebih cair, juga menurunkan derajat panas yang berkisar hingga 50 derajat celcius. Bila suhu sudah normal, pompa secara otomatis akan bekerja mengalirkan air ke Kali Porong.
Sialnya, kondisi itu tidak bisa terus menerus terjadi. Suhu lumpur tidak dengan mudah "dijinakan" dengan pencampuran. Dalam beberapa menit, suhu lumpur akan kembali meningkat dan membuat pompa air berhenti bekerja. Apalagi, karakter lumpur yang mudah menempel ke permukaan pipa, membuat aliran lumpur melambat. Belum lagi, lumpur yang memiliki kadar sulfat yang tinggi membuatnya cepat merusak pipa dengan kemampuan korosifnya. Perang terbuka manajemen lumpur terus berlangsung.
Sudah Kering Airmata Para Pengungsi,..
Keceriaan tidak pernah beranjak dari wajah Pi'iyah, 45 tahun. Perempuan asal Dusun Sengon, Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Sidoarjo itu selalu tersenyum. Menyapa siapa saja yang melintas di depan kios kakilimanya di Pasar Baru Porong. "Dari pada sedih terus menunggu kabar yang tidak jelas, saya memilih untuk bertahan hidup dengan menjual rujak, seperti yang saya lakukan sebelum lumpur merendam rumah saya," kata Pi'iyah.
Pi'iyah adalah salah satu dari 8000-an pengungsi yang terpaksa tinggal di bilik-bilik Pasar Baru Porong. Kawasan tempat tinggal mereka tidak bisa lagi ditempati. Lumpur Lapindo Brantas merendam semuanya. Rumah, pekarangan, sawah, sekolah, tempat peribadahan hingga perkantoran. Termasuk warung rujak, tempat Pi'iyah biasa berjualan untuk membantu keuangan keluarganya. "Tidak bisa lagi saya melihat bekas tempat saya itu," katanya.
Pi'iyah mengaku, ketika lumpur Lapindo mulai menyembur setahun lalu, dirinya tidak pernah membayangkan hal itu akan bisa merenggut rumah, pekarangan dan sawahnya. Apalagi, sejak awal dirinya bersama penduduk Renokenongo percaya pada pemerintah yang selalu meyakinkan masyarakat tentang kemampuan menyumbat lumpur.Namun keyakinan itu porak poranda ketika terjadi ledakan pipa gas Pertamina pada 22 Nopember lalu.
Lumpur yang awalnya tidak mampu menjangkau pemukiman Pi'iyah, mulai mendekat. Jalan desa yang kering pun mulai basah oleh cairan berwarna hitam keabu-abuan itu. Di Desa Renokenongo, lumpur merendam 1007 bangunan. Hingga saat ini sudah 10 ribu bangunan di empat kawasan, Siring, Jatirejo, Renokenongo, KEdungbendo dan Ketapang. "Kami memutuskan untuk mengungsi, dan diarahkan dengan kepala dusun untuk ke Pasar Porong," kenang ibu satu anak dan satu cucu ini. Empat bulan lalu, Pi'iyah mulai mendiami salah satu kios di Pasar Porong itu.
Berada di pengungsian lumpur bagaiman memandang putaran waktu yang tak pernah berakhir. Tidak adanya kepastian ganti rugi dan hilangnya mata pencaharian menjadi beban yang tak kunjung usai. Sementara kehidupan harus tetap berjalan. "Saya dan keluarga butuh terus hidup dengan pekerjaan, karena tidak ada pekerjaan, saya memutuskan untuk membuka warung rujak di sini (pengungsian)," katanya.
Dengan modal Rp.200 ribu, mulailah Pi'iyah membeli bahan-bahan membuat rujak. Peralatan lama yang berhasil di selamatkan dari amukan lumpur, kembali dipakai. Termasuk meja, kompor dan alat penggorengan. Pelan-pelan, sebuah kios rujak sederhana pun berdiri di ujung bangsal pengungsian. Selain rujak dengan buah-buahan segar, di tempat itu Pi'iyah juga menjual makanan ringan, kue tradisonal dan minuman sebagai pelepas dahaga.
Berjualan di tempat pengungsian pun sangat berbeda dibandingkan dengan berjualan di tempat "normal". Di tempat di mana mayoritas penghuninya tidak memiliki pekerjaan dan pendapatan, Pi'iyah membuka kesempatan kepada pengungsi untuk menghutang. Biasanya, saat akhir bulan atau ketika pengungsi sudah punya uang untuk membayar, barulah Pi'iyah mendapatkan haknya. "Hutang menghutang di sini sudah biasa, sama-sama orang susah," katanya.
Tukani, 54, adalah salah satu pengungsi yang sering membeli rujak di Pi'iyah. Dengan berhutang tentunya. Perempuan tiga anak ini menggantungkan hidup sepenuhnya dari uang ganti rugi yang hingga saat ini masih sebatas janji manis Pemerintah dan Lapindo Brantas Inc. "Saya seorang janda dengan tiga anak, semuanya menganggur, saya tidak tahu lagi bagaimana kehidupan saya nanti," katanya.
Tiga anaknya, Somad, 15, Anik Kurniawati, 10 dan Moch. Solehuddin, 6 tinggal satu bilik dengannya. Hanya Somad yang memiliki pekerjaan serabutan, itupun tidak setiap hari menghasilkan uang. "Anak saya yang paling kecil, Soleh, selalu rewel. Saya terpaksa harus menghutang untuk kebutuhan makan sehari-hari," kata perempuan yang sudah tiga tahun menjanda karena ditinggal mati suaminya, Alm. Moch. Awi ini.
Tukani mengaku, meski sangat sedih, dirinya terus berusaha untuk hidup dengan bekerja. Modal yang entah kapan didapatkannya dari uang ganti rugi atas rumah dan sawahnya akan digunakan untuk membuka warung Kupang (makanan khas Sidoarjo berbahan baku kerang kecil). "Saya tidak akan menyerah, saya akan bekerja menjadi penjual Kupang, semoga saja ganti ruginya cepat dibayar," harapnya.
Front Anti Komunis Surabaya Menganggap Papernas Sama Dengan PKI
PAPERNAS DICACIMAKI. Penolakan terhadap Partai Persatuan dan Pembebasan Nasional (Papernas) berlangsung di Surabaya. Rabu (23/5) ini, sekitar lima ratusan demonstran dari 12 elemen masyarakat yang tergabung dalam Front Anti-Komunis (FAK) menggelar demonstrasi di depan Taman Apsari Surabaya untuk menolak Papernas. Mereka menganggap Papernas adalah salah satu wujud baru dari Partai Komunis Indonesia (PKI) yang mengusung nilai-nilai Marxisme dan Leninisme. Dalam demonstrasi itu mereka membakar bendera Papernas dan PKI.
Penolakan terhadap Partai Persatuan dan Pembebasan Nasional (Papernas) terus bergulir. Rabu (23/5) ini di Surabaya misalnya. Sekitar lima ratusan demonstran dari 12 elemen masyarakat yang tergabung dalam Front Anti-Komunis (FAK) menggelar demonstrasi di Taman Apsari Surabaya untuk menolak Papernas. Mereka menganggap Papernas adalah salah satu wujud baru dari Partai Komunis Indonesia (PKI) yang mengusung nilai-nilai Marxisme dan Leninisme.
Demonstrasi itu dilakukan oleh perwakilan berbagai organisasi, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) Surabaya, Muhammadyah Surabaya, CICS, MSI, Forum Merah Putih, Ikatan Keluarga Madura (Ikamra), GNPI, Front Pembela Islam (FPI) Surabaya, Pemuda Muhammadyah, Front Umat Islam (FUI), Keluarga Korban Keganasan PKI 48 dan Tajul Muslimin. Dengan menggunakan kendaraan roda empat dan ratusan sepeda motor, massa mendatangi lokasi demonstrasi sejak pukul 09.00 wib dan mulai menggelar aksinya sekitar pukul 10.00 wib.
Puluhan spanduk bernada kecaman kepada Papernas dan penolakan terhadap ideologi komunisme serta warning akan kemungkinan bangkitnya Partai Komunis Indonesia (PKI) terbentang. Orasi-orasi pun tidak jauh berbeda. FAK seakan mengingatkan masyarakat atas bahaya komunisme. "Dari ideologi yang diusung Papernas, tampak sekali Papernas adalah salah satu manifestasi PKI yang akan bangkit kembali di Indonesia," kata orator bernada miring.
FAK mensinyalir adanya gerakan terstruktur dari kelompok masyarakat yang simpati dengan PKI untuk kembali membangkitkan ideologi komunis di Indonesia. Salah satunya dengan mengupayakan pencabutan TAP MPRS no.25 tentang pelarangan Marxisme dan Leninisme di Indonesia. Juga Judicial Review (peninjauan kembali) eks PKI yang arahnya pada rehabilitasi, kompensasi dan amnesti. Termasuk keinginan untuk merubah UU no.12 tahun 60 yang melarang anggota PKI menjadi DPR-RI.
"Jangan lupa, gugatan class action kepada empat Mantan Presiden RI dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan tuntutan kompensasi sebanyak Rp.975 juta - Rp.2 mliar karena menilai ada ketidakadilan dalam sejarah. Yang paling baru adalah pencoretan sejarah PKI di buku-buku sejarah," kata salah satu orator. Puncak dari demonstrasi itu adalah pembakaran bendera Papernas dan bendera PKI sebagai tanda penolakan bangkitanya komunisme melalui Papernas.
Usai menggelar demonstrasi, FAK melanjutkan aksinya menuju kantor redaksi Jawa Pos yang berjarak sekitar 9 km. Dalam kesempatan itu FAK ingin berdialog dengan jajaran redaksi Jawa Pos tentang sikap Jawa Pos yang tidak memuat berita-berita tentang penolakan kepada Papernas dan Komunisme. Dalam dialog yang berlangsung di ruang redaksi Jawa Pos, FAK diterima oleh Wapimred Jawa Pos, Taufan Mahdi. Demonstrasi dilanjutkan ke Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Mereka mendesak Kejati untuk membubarkan Papernas.
KEMENANGAN PETANI. Perjuangan Serikat Petani Perjuangan (Siper) Curahnongko untuk mempertahankan tanahnya meraih kemenangan. Dalam pembacaan putusan di PN Jember, Selasa (22/5) ini, kelima aktivis petani itu Jumain, Adi Darman, Kiai Musri, Azis, dan Tohari diputus bebas dari dakwaan penipuan dan penggelapan uang petani untuk dana perjuangan. Padahal iuran itu dilakukan secara sukarela. Ada dugaan, membawa kasus itu ke pengadilan adalah upaya untuk melemahkan Siper.
Mantan Bupati Jember Yang Didakwa Korupsi Mulai Diadili
PENGADILAN KORUPTOR.Pengadilan kasus korupsi berjamaah yang mendudukkan mantan Bupati Jember Samsul Hadi Siswoyo sebagai terdakwa, digelar di PN Jember, Selasa (22/05) ini. Dalam persidangan itu terungkap adanya penyimpangan uang negara sebanyak Rp.27 miliar yang didakwakan dilakukan oleh Samsul dan kepala dinas jajarannya. Hasil temuan BPK, korupsi yang dilakukan Samsul dan jajarannya mencapai Rp.41 miliar.
Mantan Bupati Jember periode 1999-2005 Samsul Hadi Siswoyo yang didakwa melakukan korupsi dana kas daerah, mulai diadili Selasa (22/05) ini. Pengadilan yang berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Jember itu berlangsung dalam pengamanan ketat. Dalam persidangan perdana itu, Samsul menolak semua dakwaan dan yakin akan menang di pengadilan.
Pengadilan atas Samsul Hadi Siswono ini diawali dari terungkapnya defisit anggaran daerah hingga Rp.18,5 miliar pada pemilihan kepala daerah (pilkada) 21 Juni 2005 lalu. Setelah diusut, ditemukan adanya pengalihan penggunaan dana untuk kegiatan lain yang tidak sesuai peruntukkannya. Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan pun turun tangan dan menemukan ada dugaan penyelewengan dana sebanyak Rp 41 miliar.
Wilayah pemeriksaan BPK diperlebar. Hampir seluruh pejabat teras di Kabupaten Jember diperiksa. Sebanyak 46 pejabat dan bekas pejabat Pemerintah Kabupaten Jember diduga tersangkut kasus korupsi. Menurut BPK, nilai uang negara yang dikorupsi selama 2001 hingga 2005 berjumlah Rp 133,51 miliar. Mantan Bupati Jember Samsul Hadi Siswoyo dan mantan Kepala Bagian Keuangan Jember Mulyadi pun ditahan di Rutan Medaeng. Sekretaris Daerah Kabupaten Jember Djoewito dan Kepala Dinas Sosial Jember Ahmad Sahuri segera menyusul untuk ditangkap.
Dakwaan dalam persidangan kali ini dibacakan secara bergantian oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang diketuai Mulyani Mulyo Sudarmo. Terungkap, dana yang didakwakan dikorupsi oleh Samsul Hadi Siswoyo "hanya" sebesar Rp. 27, 5 miliar. Jumlah yang diperoleh berdasarkan penelusuran BPK dan didapatkan dari penyelewengan dana kas daerah Jember dan penggunaan bunga Deposit On Call di Bank Jatim.
"Tindakan itu dilakukan bersama-sama Sekda Pemkab Jember Djoewito, Kabag Keuangan Soenardi dan Agus Herwan Darmanto, Asisten Banwas Pemkab Jember Ahmad Sahuri dan Kepala Keuangan Sekda Jember Mulyadi," kata Mulyani dalam dakwaannya.
Yang menarik, JPU juga menjelaskan aliran dana yang digunakan untuk berbagai kegiatan yang bermuara pada keuntungan pribadi. Seperti biaya untuk Tenaga Relawan Abah Samsul (panggilan populer Samsul Hadi-red) atau TRAS, bantuan atas nama Bupati Jember untuk untuk kegiatan Bulan Suci Ramadhan sebanyak Rp.182 juta, bantuan untuk anak cabang ranting PKB sebesar Rp.122 juta, bantuan kegiatan operasional untuk PCNU Kencong, Jember senilai ratusan juta.
Juga ada arus uang yang mengalir ke aparat negara seperti biaya Patroli Pengawal (Patwal) Polres Jember untuk keluarga besar PN Rp 15,5 juta dan biaya kedatangan Kapolda Jawa Timur Rp 34 juta. Termasuk untuk wartawan senilai Rp 9,5 juta, wartawan Andung Kurniawan senilai Rp 47 juta dan Harian Memorandum senilai Rp.40 juta. "Melawan hukum melakukan kegiatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan negara," kata JPU dalam dakwaannya.
Atas dakwaan itu, Samsul melalui penasehat hukumnya langsung mengajukan nota keberatan atau eksepsi. Menurutnya, penggunaan data BPK yang dilakukan JPU tidak sah menurut hukum karena pemeriksaan dilakukan tanpa prosedur yang jelas. Terutama tidak dilakukannya konfirmasi kepada Samsul. "Tidak pernah sekali pun ditanyakan kepada terdakwa mengenai hasil BPK itu, padahal menurut UU no.15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, harus dilakukan," kata Ketua Tim Penasehat Hukum Wiyono Subagyo.
Termasuk dakwaan tentang penggunaan DOC Bank Jatim yang menurut pengacara tidak pernah ada. Alasannya, secara administratif Samsul Hadi tidak pernah melakukan hal itu. "Semua persyaratan di Bank Jatim tidak dilakukan, bagaimana bisa dikaitkan dengan terdakwa Samsul Hadi?" jelas Wiyono. Menyangkut selisih keuangan kas daerah, penasehat hukum berdalih semua tunggakan dan selisih itu sudah dikembalikan.
Atas berbagai hal itu, Samsul Hadi melalui penasehat hukumnya meminta majelis hakim yang diketuai oleh Arif Supratman SH untuk menolak dakwaan kepada dirinya. "Mohon kepada majelis hakim untuk memerintahkan panitera PN Jember untuk mencoret atau menghapus perkara ini dari daftar pidana PN Jember dan membebankan biaya perkara kepada negara," kata Wiyono.
Usai persidangan, Ketua JPU Mulyani Mulyo Sudarmo mengatakan, pihaknya menghargai semua nota keberatan yang diajukan penasehat hukum Samsul Hadi. "Itu yang kami dakwakan, dan kami punya bukti kuat untuk itu, biar pengadilan yang membuktikan kebenarannya," kata Mulyani.
Sidang mantan orang nomor satu di Jember itu mendapat penjagaan ketat dari kepolisian yang menurunkan 130 anggota pengendalian massa Polres Jember dengan persenjataan lengkap. Bagi pengunjung yang ingin mengikuti sidang harus rela digeledah aparat keamanan. Sidang juga dimeriahkan oleh aksi demonstrasi Front Perjuangan Rakyat Jember (FPRJ) yang menuntut majelis hakim tetap independen.
Sebagian Daftar Aliran Dana Tidak Jelas itu,..
1. Bantuan Patwal Polres Jember untuk keluarga besar PN Jember Rp 15.500.000 2. Bantuan relawan Abah Samsul TRAS Rp 312.000.000 3. Bantuan untuk wartawan Rp 9.500.000 4. Bantuan kedatangan Kapolda Jatim Rp 34.500.000 5. Bantuan untuk Andung Kurniawan Rp 47.000.000 6. Bantuan untuk Majelis Wakil Cabang Nahdalatul Ulama Rp 35.000.000 7. Bantuan untuk Kh Khotib Umar Rp 75.000.000 8. Bantuan untuk ranting dan anak cabang PKB se Kabupaten Jember Rp 122.500.000 9. Bantuan untuk Madini Farouq (Gus Mamak)/Ketua DPRD Jember Rp 15.000.000 10.Bantuan untuk Persid Jember Rp 200.000.000
Harapan Keluarga TKW Yang Akan Dihukum Mati di Arab Saudi
Udara dingin menyelimuti Desa Sukorejo, Jember, Jawa Timur. Hujan yang mengguyur wilayah itu hampir setiap hari, meninggalkan aroma tanah basah dan butiran air di pepohonan desa yang berjarak 161 KM dari Ibukota Jawa Timur, Surabaya. Di sebuah rumah sederhana di ujung desa, Ginah,53, dan keluarganya menunggu kabar dari Mardiyah, anak perempuannya yang hingga kini menjadi tahanan di Arab Saudi. "Dari suratnya, Dyah (Mardiyah-red) mengatakan akan dihukum mati," kata perempuan itu pada The Jakarta Post.
Mardiyah adalah anak kedua dari pasangan Alm. Karsono dan Ginah. Perempuan yang lahir 38 tahun itu memilih Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri sebagai sandaran hidup. "Sejak dia bercerai dengan suaminya, Dyah harus menghidupi anak satu-satunya dan keluarga di Sukorejo," kenang Ginah. Karena itulah, sajak tahun 1999, Dyah memutuskan pergi ke Arab Saudi untuk menjadi TKW.
Sejak bekerja di Arab Saudi, Dyah menjadi sandaran ekonomi keluarga. Setiap bulan, Dyah mengirim uang rata-rata Rp.6 juta. Selain digunakan untuk biaya sekolah anak tunggalnya, Muhammad Taufik dan kehidupan sehari-hari orang tuanya, uang kiriman itu juga digunakan untuk membangun rumah di samping rumah orang tuanya di Desa Sukorejo. Hingga Dyah memutuskan untuk pulang ke Indonesia pada tahun 2002.
Tak kerasan di Indonesia, pada tahun yang sama, Dyah kembali berangkan ke Arab Saudi untuk menjadi TKW. "Tapi itu tidak berjalan lama, hanya enam bulan di Arab Saudi, Dyah pulang lagi ke Indonesia, saya nggak tahu sebabnya," kata Zainuri, adik Mardiyah. Enam bulan kemudian, pada awal 2003, Mardiyah memutuskan kembali ke Arab Saudi melalui perusahaan PJTKI PT. Baham Putra Abadi yang beralamat di Cipinang Muara Jakarta Timur. Sejak saat itu, tidak ada kabar berita dari perempuan yang selalu mengenakan pakaian khas Muslim ini.
Keluarga Ginah di Sukorejo tidak memiliki firasat buruk apapun mengenai tidak adanya kabar dari Mardiyah, hingga suatu sore pada awal bulan Mei 2007, salah satu teman Mardiyah mengabarkan melalui SMS tentang kondisi Mardiyah. "Dikatakan teman Mardiyah, kalau anak saya ditangkap oleh Polisi Arab Saudi," kata Ginah.
Kekhawatiran yang menyelimuti keluarga Ginah semakin memuncak ketika tiga buah surat Mardiyah yang mengubah namanya menjadi Sa'diyah Ahmad ini, mengabarkan bahwa dirinya sedang ditahan di penjara New Al Riwais Briman Section III, Jeddah Arab Saudi. Beberapa tetangga Ginah yang juga menjadi TKW di Arab Saudi mengatakan bahwa Mardiyah akan dihukum rajam. "Saya ketakutan,..yang ada di pikiran saya hanya ingin Mardiyah pulang," kata Ginah.
Didampingi Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Jawa Timur yang diwakili Moch. Cholily, Ginah dan Zainuri melaporkan kasus ini ke Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Jember. Namun seperti memukul angin, laporan itu tidak direspon cepat. "Dalam dua kali pertemuan dengan disnaker, tidak satupun dihadiri oleh Kadisnaker, padahal hal ini perlu penanganan cepat," kata Moch. Cholily pada The Post. Seharusnya, kata Cholily, disnaker bisa tanggap dengan mengirim surat ke Kadutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Arab Saudi.
Merasa laporan ke Disnaker Kabupaten Jember tidak digubris, Cholily memilih untuk menemui Deputy Perlindungan TKI di Timur Tengah, Marjono di Jakarta. Dalam pertemuan itu, Marjono menyanggupi untuk melakukan desakan kepada Perusahaan PJTKI yang memberangkatkan Mardiyah untuk melakukan advokasi di Arab Saudi. "Marjono juga meminta Disnaker Kabupaten Jember atau Pihak keluarga untuk mengirim surat ke KBRI di Arab Saudi atas hal ini," kata Cholily.
Beberapa daerah di Jawa Timur, seperti Kabupaten Trenggalek, Tulungagung, Banyuwangi, Kabupaten Malang dan Jember tercatat sebagai salah satu daerah pengirim TKI ke luar negeri. Tidak heran bila seringkali persoalan TKI di luar negeri mencuat, hampir pasti berasal dari Jawa Timur. Di Malaysia misalnya, 60 persen TKI di Malaysia, atau sekitar 390.000 orang berasal dari Jawa Timur. Sebagian besar adalah TKI ilegal.
Negara-negara di ASEAN, terutama Malaysia, Singapura dan Brunei adalah negara favorit pengiriman TKI. Timur Tengah, terutama di Arab Saudi, Kuwait, Uni Emirat Arab, Qatar, Jordan, serta Hongkong, Taiwan, Korea, dan Jepang menjadi pilihan kedua dan ketiga daerah pengiriman.
Makan bersama setelah tuntutan perbaikan jatah makan dipenuhi, Selasa (15/5).
Aksi mogok makan yang dilakukan 40 orang pengungsi korban lumpur Lapindo Brantas Inc berakhir, Selasa (15/5) ini. Setelah Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Sidoarjo menawar tuntutan pengungsi untuk memperbaiki kualitas jatah makanan dengan membayar uang cash, menjadi pemberian bahan makanan yang akan dimasak sendiri oleh pengungsi, senilai Rp.15,000/orang/hari.
Akhir dari mogok makan massal itu ditandai dengan aksi syukuran makan bersama pengungsi di Pasar Baru Porong, Sidoarjo Selasa ini sekitar pukul 10.00 wib. Dengan ditemani anak dan istri, pemogok makan yang kebanyakan laki-laki itu menyantap nasi kuning bungkus yang dibagikan Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo. "Ini adalah bukti bahwa mogok makan pengungsi tidak bertujuan memperoleh uang saja, melainkan jatah makan yang layak," kata Purwanto, salah satu pemogok makan pada The Post, Selasa ini.
Purwanto menceritakan, kesepakatan itu didapat setelah terjadi dialog alot antara Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, Camat Renokenongo dan Petugas Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS)beserta perwakilan pemogok makan di Sidoarjo, Senin (14/5) malam. Dalam pertemuan itu, pemogok makan yang ngotot perbaikan jatah makan ditawar dengan pemberian bahan makanan. "Awalnya, kami tidak mau, tapi karena uang cash yang kami minta tidak dikabulkan akhirnya kami tidak ada pilihan selain menerima bahan makanan," ungkap Purwanto.
Laki-laki yang juga dianggap sesepuh warga itu menambahkan, meskipun menerima tawaran Dinas Sosial, bukan berarti warga Renokenongo akan menghentikan bersikap kritis kepada pelayanan dinsos di lokasi pengungsian Pasar Baru Porong. "Kami akan melihat, apakah dinsos benar-benar memberikan bahan makanan seharga Rp.15.000,- atau tidak, kalau tidak, maka kami tidak akan ragu melakukan mogok makan lagi," katanya. Bahan makanan itu berupa beras, lauk pauk layak dan sayur mayur.
Warga juga sudah mempersiapkan mekanisme pengolahan dengan memilih orang-orang yang dianggap bisa memasak dengan baik. Selama ini, dapur umum yang digunakan untuk memasak jatah makan, ditangani oleh orang-orang yang dianggap warga tidak bisa menyajikan makanan dengan baik. Setiap hari warga hanya diberi makan nasi (yang seringkali kurang matang), ikan asin dan kuah sayur tanpa sayuran.
Sementara itu, hingga Selasa (15/5) ini, tim verifikasi tanah warga empat kecamatan yang sudah ditetapkan seminggu lalu oleh Menteri Sosial Bachtiar CHamsyah belum juga bekerja. Bahkan, Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Dewan Pengarah BPLS yang terdiri dari petugas Badan Pertanahan, Pemkab Sidoarjo, Kepolisian, Kejaksaan, Kantor Pajak Bumi dan Bangunan serta Notaris itu bahkan belum pernah bertemu untuk membahas agenda kerja.
Hal itu membuat warga gelisah, karena khawatir Tim Verifikasi tidak akan bisa memenuhi target pembayaran gantirugi tanah dan bangunan yang dideadline warga harus terbayar semua pada 29 Mei mendatang. "Sampai saat ini, Tim Verifikasi itu belum terbentuk, bagaimana mereka bisa segera merealisasikan pembayaran hak warga korban lumpur hingga 29 Mei mendatang," kata Joko Suprastowo pada The Post, Selasa.
Tugas Tim Verifikasi tergolong berat. Yaitu meneliti dan memeriksa keabsahan bukti kepemilikan warga atas sawah, pekarangan dan bangunan yang tenggelam oleh lumpur Lapindo Brantas Inc.Termasuk memeriksa secara detail bentuk dan luas bangunan berdasarkan surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) berdasarkan data awal yang dikumpulkan tim Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya.
Langkah itu diambil karena kebanyakan tanah warga masih berstatus tradisional Petok D dan Letter C, yang tidak diakui secara nasional yang menggunakan sertifikat sebagai bukti sah kepemilikan. Hasil verifikasi itu akan dilegalisir oleh notaris dan Bupati Sidoarjo, yang kemudian menjadikan hasil verifikasi memiliki posisi hukum yang sama dengan sertifikat.
"Perlu diingat ada ribuan surat tanah warga yang harus diverifikasi, namun hingga saat ini belum dilakukan, bagaimana bisa selesai? Harus berapa lama lagi kami harus menunggu," kata Joko. Karena itu, Joko tidak bisa menyalahkan bila pada 29 Mei yang juga bertepatan dengan peringatan Setahun Semburan Lumpur Lapindo, warga akan marah dan menggelar demonstrasi besar. "Kami sudah capek, sudah satu tahun hak kami diombang-ambingkan," katanya.
Bila suatu saat Kali Porong Sidoarjo , Jawa Timur meluap karena volume air tidak bisa mengalir lantaran tertahan endapan lumpur Lapindo Brantas Inc yang dibuang di sana, Aku akan bilang: "Kan sudah Aku ingatkan sebelumnya!"
Lumpur panas Lapindo Brantas Inc terus dibuang ke Kali Porong, Sidoarjo Jawa Timur.
Pembuangan lumpur panas Lapindo Brantas Inc ke Kali Porong yang terus dilakukan, memperparah sedimentasi atau pengendapan di kali yang mengarah ke selat Madura itu. Jangka waktu yang tidak terlalu lama, hal itu akan membunuh ekosistem sungai dan laut yang pada gilirannya akan mencemari kehidupan manusia yang ada di hilir Kali Porong dan pesisir Selat Madura.
Dalam pengamatan The Jakarta Post, sedimentasi terlihat di sepanjang lokasi pembuangan (spillway) yang terletak di Kecamatan Pejarakan, Porong, 2 KM dari pusat semburan lumpur. Sedimentasi berwarna coklat muda dan abu-abu itu membuat warna air kali menjadi keabu-abuan. Permukaan air yang ada di sekitar lokasi endapan pun mengeluarkan asap putih yang diperkirakan mengandung zat berbahaya.
Pejabat Hubungan Masyarakat (Humas) Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Ahmad Zulkarnaen mengatakan, BPLS menyadari sepenuhnya resiko yang akan dihasilkan dalam pembuangan lumpur ke Kali Porong. Namun sementara ini BPLS tidak punya pilihan selain melakukan tindakan itu. "Pembuangan harus kita lakukan, karena volume lumpur terus bertambah, sementara ini pembuangan ke Kali Porong adalah satu-satunya solusi," kata Zulkarnaen, Senin (14/5) ini pada The Post.
BLPS yang baru bekerja selama dua ini, kata Zulkarnaen berhadapan dengan berbagai persoalan menyangkut manajemen lumpur. Terutama dengan kemarahan masyarakat yang datang bergantian. "Bayangkan saja, ketika lumpur sudah over toping, kita terpaksa harus mengalirkannya ke pond yang masih tersisa, masyarakat di sekitar pond itu marah-marah," katanya. Masyarakat baru bisa tenang ketika lumpur dibuang ke lokasi yang dianggap "aman", yaitu Kali Porong.
Karena itulah, BPLS mengkonsentrasikan diri untuk memperlancar proses pembuangan lumpur ke Kali Porong. Dan itu pun bukan persoalan yang gampang. Pompa yang mengalirkan lumpur ke Kali Porong seringkali berhenti mendadak karena overheat. Senin siang ini saja, pompa di spillway sempat berhenti beberapa kali karena suhu lumpur terlalu panas untuk dialirkan. "Kalau dilihat, ada mesin yang mati, tapi juga ada yang hidup, hal itu karena overheat," katanya.
BPLS menyadari sepenuhnya, sedimentasi akan membuat ekosistem sungai berubah. "Kita menyadari itu tapi bagaimana lagi, kalau memang ekosistem yang dipersoalkan, ukurannya pun harus jelas," katanya. Misalnya saja perlu ada survey biota Kali Porong, untuk menentukan apa saja biota yang ada, dan dampaknya setelah lumpur dibuang. Dalam waktu dekat, BPLS akan melakukan survey biota itu.
Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Timur, Ridho Syaiful Ashari mengaku heran pada langkah BPLS yang terus melakukan pembuangan lumpur ke Kali POrong. "Ekosistem jelas berubah, dan tidak itu saja, yang paling parah adalah kematian ekonomi pesisir," kata Ridho Syaiful pada The Post. Dan pada akhirnya, akan semakin banyak orang menderita karena keputusan itu.
Ridho mencontohkan, di hilir Kali porong ada ribuan orang yang memanfaatkan air kali untuk pertambakan, air minum dan mandi. Semua itu akan kehilangan fungsinya bila kali Porong tercemar. "Apakah BPLS berpikir soal ini, belum juga bila pencemaran itu masuk ke Selat Madura dan mencemari laut Jawa, ini akan lebih parah lagi," katanya. Karena itu, lebih bijak bila BPLS menghentikan tindakan itu dan coba mencari solusi yang lebih aman dan berprespektif ramah lingkungan.
Sementara itu, aksi mogok makan pengungsi di Pasar Porong, terus berlanjut. Meski jumlahnya berkurang, dari 200 orang menjadi sekitar 40 orang, namun aksi ini dilakukan lebih militan. Kaki seluruh pemogok makan di rantai. Agar tidak ada lagi orang yang mengakhiri aksi mogok makannya. Sekitar 3000-an pengungsi di Pasar Porong menolak jatah makan yang diberikan Departemen Sosial Kabupaten Sidoarjo. Mereka lebih memilih untuk mendapatkan jatah makan dalam bentuk uang cash.
Kasus Pembunuhan Jurnalis Probolinggo Jalan di Tempat
Usia kematian wartawan freelance dan Delta Post, Probolinggo, Jawa Timur, Herlyanto sudah setahun lebih. Masih saja belum ada titik terang atas pembunuhan itu. Tiga orang yang disangka sebagai eksekutor dan ditangkap oleh Polres Probolinggo menunjuk empat pelaku lain yang hingga kini masih dikejar. Sayang, pengejaran pembunuh jurnalis yang dikenal sering menulis berita-berita kasus kriminal itu belum juga membuahkan hasil.
Aksi pembunuhan Herlyanto terjadi Sabtu 29 April tahun 2006 malam. Di tengah hutan jati jalan tembus Desa Tulopari Kecamatan Tiris menuju ke Desa Tarokan Kecamatan Banyuanyar, laki-laki yang akrab dipanggil Hery ini ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Tubuh ayah dua anak itu bersimbah darah, dengan sembilan luka bacokan benda tajam. Mulai punggung, perut hingga kepalanya. Saksi mata mengatakan, sebelum dibunuh korban sengaja dibuntuti oleh beberapa orang.
Hasil investigasi Aliansi Jurnalis Independent (AJI) Indonesia menyebutkan, kematian Herlyanto berlatar belakang berita yang ditulisnya. Hal itu terlihat dari hilangnya bloknote dan handphone korban, di awal peristiwa itu terjadi. Hasil investigasi itu pula yang kemudian menjadi dasar organisasi wartawan internasional International Federation of Journalist (IFJ), Reporter Without Border dan United Nation of Education Sosial and Cultural Organisation (UNESCO) PBB ikut pengutuk peristiwa itu.
Kelambatan polisi untuk mengusut kasus pembunuhan Herlyanto itulah yang mendorong istri Herlyanto, Samudiana mengadu ke dengan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Jatim Wijaya Purbaya. Dalam pertemuan di Mapolda Jatim itu, Samudiana yang ditemani Ulin Nusron dari AJI Indonesia dan Hendrayana dari LBH Pers Jakarta meminta Polda untuk lebih cepat membongkar kasus ini.
"Keluarga kami hanya ingin peristiwa ini diungkap tuntas, kami tidak tahu harus mengadu pada siapa," kata Samudiana terbata-bata. Herlyanto, menurut Samudiana adalah tulang punggung ekonomi keluarga.
Terutama untuk membiayai Noer Rizka Septian Tina (17) dan Dwi Rizki Wali Hakiki (10) dua anaknya yang kini bersekolah di Pondok Pesantren Nurul Jadid, Probolinggo. Samudiana minta seluruh masyarakat ikut membantu pengungkapan kasus pembunuhan suaminya. "Saya terkenang bagaimana suami saya sangat ingin anaknya menjadi perawat,..." katanya terhenti.
Hendrayana dari LBH Pers Jakarta menilai ada peningkatan kasus kekerasan pada wartawan. Dan hal ini tidak bisa dibiarkan. "Harus ada percepatan dalam upaya mendorong terbukanya tabir pembunuhan-pembunuhan itu," katanya. Kapolri dan wartawan, kata Hendrayana harus konsisten memberitakan peristiwa kekerasan pada wartawan sampai tuntas.
Sementara Ulin Nusron dari AJI Indonesia mencatat pergantian pemerintah tidak berarti ada pergantian nasib wartawan. Karena siapapun pemerintahannya, semua tidak becus mengusut kekerasan pada wartawan. "Ingat kasus Udin wartawan Bernas dan pembunuhan wartawan di Pulau Nias, kasus-kasus itu sama-sama tidak terungkap," katanya.
Masyarakat tidak butuh lagi janji-janji polisi tanpa ada ujung kasus yang jelas. AJI Indonesia telah menggalang opini internasional hingga akhirnya menjadi record kasus kekerasan secara internasional. "Kalau polisi tidak berani mengungkap berarti ikut memperburuk track record Indonesia di mata internasional," tegas Ulin.
Wartawan Probolinggo yang juga sahabat Herlyanto, Sahudi mengatakan, latar belakang pembunuhan Herlyanto tidak bisa dilepaskan dalam dua berita yang ditulisnya. Dua minggu sebelum meninggal, kata Saudi, Herly menulis kasus tentang penjualan air proyek PDAM dan perkembangan kasus jembatan ambruk. "Ada juga kasus tentang pemalsuan tanda tangan, tapi menurut sumber polisi, kematian itu berhubungan dengan tulisan tentang penyelewengan dana biaya operasional sekolah (BOS)," kata Sahudi.
Tidak hanya itu, polisi sempat menuding ada empat orang yang dicurigai sebagai pelaku. Masing-masing pelaku mendapat Rp 1 juta. "Namun polisi masih enggan menyebut nama pelaku yang saat ini sedang dikejar hingga ke luar kota," katanya.
Kepada The Jakarta Post, Kasat Reskrim Polres Probolinggo Syamsul Arifin mengatakan, empat orang yang satu diantaranya diduga sebagai otak pembuhan itu diperkirakan melarikan diri ke luar pulau Jawa. "Ada informasi yang menyebutkan keempat orang itu lari ke Bali, sebagian lagi lari ke Kalimantan, terus kita kejar," kata Syamsul pada The Post. Syamsul meyakini, keempat orang itu adalah tokoh kunci pembunuhan Hery. Bila keempatnya tertangkap, akan terungkap lebih gamblang skenario pembunuhan itu. "Pengembangan akan lebih mudah, bila keempat orang buronan itu tertangkap, karena melalui keempat orang itulah bisa merujuk ke tokoh kunci penggagas pembunuhan," jelasnya.
Selain Herlyanto, dalam catatan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Surabaya ada peristiwa kekerasan lain yang menjadi catatan hitam pers di Indonesia. Yaitu kasus pemukulan dua wartawan televisi, Sandi Irwanto dari ANTV dan Adreas dari TPI oleh petugas satpam Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Surabaya. Juga penyerangan beberapa wartawan oleh satpam Relief Well I Lapindo Brantas Inc.
MAY DAY. Upah layak, hapus oursourching dan pembelaan kepada buruh dari pemodal menjadi isu sentral peringatan Hari Buruh International atau May Day di Jawa Timur.
Berbagai organisasi buruh di Jawa Timur menggelar demonstrasi menyambut Hari Buruh Internasional atau May Day yang jatuh pada Selasa (1/5) ini. Puluhan ribu buruh tumpah di jalan-jalan kota besar di Jawa Timur. Seperti Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Jember dan Kediri. Buruh serentak meneriakkan kembali nasib buruh yang masih terpuruk oleh sistem perusahaan yang kapitalistik dan tidak memihak buruh.
Di Surabaya, demonstrasi berlangsung di beberapa titik. Mulai gedung Negara Grahadi, Kantor Radio Republik Indonesia (RRI), Disnaker Jawa Timur. Sementara di gresik, aksi dipusatkan di alun-alun yang terletak di pusat kota. Sementara di sidoarjo, buruh yang berasal dari beberapa pabrik besar berbaur bersama-sama di Alun-alun kota Sidoarjo depan Gedung DPRD Kabupaten Sidoarjo yang beberapa lalu digetarkan aksi masyarakat korban lumpur.
Di Jember dan Kediri, buruh bersama aktivis Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jember dan AJI Kediri bersama-sama meneriakkan perlunya kembali perjuangan bersama-sama buruh, wartawan dan mahasiswa untuk mendesakkan keadilan di Indonesia. Mereka menilai, selama ini nasib buruh tidak banyak berubah. Bahkan semakin terpuruk dengan naiknya harga-harga barang karena terdorong naiknya harga bahan bakar minyak.
Jamaluddin dari Aliansi Buruh Menggugat (ABM) Jawa Timur menuntut adanya upah layak yang ditetapkan secara nasional. Hanya dengan cara itulah, buruh akan terbebas dari ketidakadilan yang diciptakan pengusaha. "Perlu juga dihilangkan sistem kerja kontrak atau oursourching yang selama ini menjadi salah satu sebab ketidakadilan yang dirasakan buruh," katanya.
Pemerintah juga diminta menciptakan suasana berkeadilan pada Penyelesaian Hubungan Industrial (PHI) dan membatalkan UU Penanaman Modal yang memberi kesempatan modal asing masuk ke Indonesia. "Harus ada perlindungan kepada rakyat miskin, khususnya petani, buruh, nelayan dan kaum miskin kota yang sering dikalahkan oleh keadaan," katanya.
Seandainya pertarungan Tyson dan Holyfield digelar di Stadion Manahan Solo atau di Lapangan Simpang Lima Semarang dan disaksikan Kapolda Jateng Alex Bambang Riatmodjo, bisa jadi, Mike Tyson segera menjalani proses verbal di polsek terdekat.
Kumpulan informasi tentang tentang Wolrd Cup 2010 Afrika Selatan. Plus, panduan bagi penggila bola yang gemar mengadu nasib tebak skor.
Atmosphere
Syarief Wadja Bae
Kubaca lagi tulisanmu. Kemudian aku simpulkan, sebenarnya jalan kita sama, hanya saja cara kita beda dalam memahami rambu-rambu.
My Family
Balgis Muhyidin
Mungkin judul tulisan ini, Nasibmu TKI (Tenaga Kerja Indonesia) seolah olah menyatakan bahwa saya tidak berpihak kepada mereka.
Photo Corner
Fully Syafi
Keindahan dan kemewahan sel Artalita Suryani atau Ayin di Rumah Tahanan Pondok Bambu, Jakarta, membuat saya ingin menyuguhkan "keindahan" sel yang sebenarnya.
Book For Good
Lasmi berhasil. Warga tersadar akan pentingnya organisasi buruh tani dan petani penggarap. Mereka ingin memperoleh bagi hasil secara adil dengan pemilik tanah,..
Badai ini tak kalah heboh dari badai yang terjadi dua pekan sebelumnya.
Download
Want to know about Indonesia? Please see this movie.
Focus
Organisasi lingkungan Internasional, Greenpeace mencatat beberapa poin penting yang dikatakan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono di Copenhagen.
Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani menjadi terlibat kasus Bank Century?
Netter Said
"Selamat Ultah untuk Iddaily.net. Menurutku, perlu pembenahan untuk mengenalkan IDDAILY pada publik agar lebih tahu lebih luas. Salut pada citizen jurnalismnya. Lain kali Aku masukin tulisan di sini dan harus dimuat! Hehe,.."
