Kondom Perempuan, Upaya Melindungi Perempuan yang Terkendala

Raut muka Eva Yuliawati mendadak berubah ketika dirinya melihat contoh kondom perempuan untuk pertama kali. Pelan-pelan ibu rumah tangga dua anak itu menjinjing kondom bermerk Fiesta itu dan memperhatikannya lebih dekat. "Apa kondom ini yang harus saya masukkan ke vagina? Apa tidak sakit?" katanya singkat sambil memperhatikan benda lembek itu dari segala arah. "Kayaknya terlalu besar," komentarnya.

Kondom perempuan memang bukan barang baru di Indonesia. Di akhir tahun 90-an, alat kontrasepsi yang di desain khusus untuk perempuan itu sudah dikenal. Hanya saja, karena peminatnya belum banyak ditambah harga yang cukup mahal, kondom perempuan sulit ditemui di apotik atau toko obat. Untuk mendapatkannya, bisa membeli ke toko obat atau sex shop di luar negeri yang membuka sistem jual beli secara online di internet.

Senin (5/02) ini, dalam forum Pertemuan Nasional HIV&AIDS di Surabaya, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) Abu Rizal Bakrie melaunching kondom perempuan. Produk itu pertama kali dipasarkan oleh Yayasan DKT, bekerja sama dengan Sutra dan Fiesta Jakarta. Yayasan DKT adalah sebuah yayasan sosial yang berafiliasi dengan DKT International. Yayasan ini concern dengan penanggulangan masalah yang terkait HIV & AIDS. Salah satu strategi yang digunakan adalah mensosialisasikan kondom "laki-laki" dengan jargon safety can be fun.

Berbeda dengan kondom laki-laki, kondom perempuan memiliki bentuk fisik yang lebih rumit. Dengan panjang 17 cm dan diameter 6,6-7 cm, kondom ini dibuat dari bahan latex. Di bagian depan terpasang segitiga pengaman dari karet yang dibuat sebesar dinding vagina. Di bagian dalam kondom terpasang busa/spon dengan aroma vanila. Barang ini dijual seharga Rp.20 ribu/2 biji.

Yayasan DKT melalui pimpinannya Pierre Frederick mengakui tidak mudah memperkenalkan kondom perempuan. Berbagai persoalan, mulai image bahwa kondom hanya untuk laki-laki hingga anggapan tidak nikmatnya menggunakan kondom dalam berhubungan seks, menjadi kendala. "Belum lagi soal habit pengggunaan kondom yang secara psikologis bisa membuat si pemakai merasa tidak nyaman dan merasa rendah diri," kata Pierre Pada The Jakarta Post.

Padahal, dibalik itu pemakaian kondom sangat berguna. Kondom perempuan ini salah satu tujuan pembuatannya adalah memberi kuasa kepada perempuan untuk melindungi diri sendiri. "Seperti banyak kita ketahui, banyak perempuan yang terposisikan sebagai orang kedua, padahal mereka yang mengalami kerugian, seperti perkosaan, hamil di luar nikah dan tertular HIV," kata Pierre pada The Post.

Di sisi lain, secara sosial perempuan menjadi pihak yang tidak punya kuasa memilih. Termasuk menentukan kapan akan melakukan hubungan seksual termasuk apakah hubungan seksual itu dilakukan dengan menggunakan kondom atau tidak."Selama ini, laki-laki yang menentukan apakah akan memakai kondom atau tidak, kondom perempuan merubah semua itu," katanya.

Rahmat Haryono dari Badan Penanggulangan Napsa dan AIDS Provinsi Jawa Timur menilai, hingga saat ini, penggunaan kondom paling efektif untuk menanggulangi HIV & AIDS. Terutama pada kelompok masyarakat resiko tinggi, seperti pekerja seks. "Sekitar 20-30 persen penularan HIV&AIDS itu karena tidak menggunakan kondom, tapi ironisnya, pekerja seks (yang mayoritas perempuan) bukan dalam posisi yang menentukan penggunaan kondom atau tidak," katanya.

Melihat hal itu, Rahmat menilai kondom perempuan sangat efektif bila disosialisasikan kepada pekerja seks. "Kalau pengguna pekerja seks tidak bersedia menggunakan kondom, maka pekerja seks bisa punya inisiatif untuk melindungi dirinya dari penularan HIV&AIDS dengan memakai kondom perempuan," jelasnya.

Pertanyaan selanjutnya, bersediakah perempuan menggunakan kondom? Pertanyaan Eva Yuliawati agaknya bisa menjadi representasi jawaban. Eva merasa kondom perempuan itu memiliki ukuran yang terlalu besar. Terutama diameter busa/spon di ujung kondom. "Meskipun kondom itu ada gel melumasnya, namun tetap saja ukurannya terlalu besar, saya khawatir ada rasa sakit saat mengenakannya," kata Eva pada the Post.

Agus (bukan nama sebenarnya), salah satu aktivis HIV&AIDS yang mengaku sudah "mencoba" menggunakan kondom perempuan bersama istrinya mengaku menemui berbagai kendala. Panjang kondom yang dinilai terlalu pendek, justru menyulitkan Agus ketika berhubungan seks. Termasuk adanya busa/spon di ujung kondom perempuan. "Maaf saja, sakit rasanya ketika istri saya menggunakan kondom perempuan itu, begitu juga ketika berusaha melepasnya," kata Agus pada The Post.

:: Do not republish. If you like to republish, please contact id_nugroho@yahoo.com, id_nugroho@telkom.net or call mobile phone: +62-81-6544-3718 ::

Penyebaran Obat AIDS ARV Mendesak Dilakukan

Penyebaran obat AIDS antiretroviral (ARV) di seluruh Indonesia mendesak dilakukan. Karena hingga saat ini, obat yang merupakan cara satu-satunya untuk mempertahankan kondisi tubuh orang dengan HIV itu, tidak terangkau oleh pengidap HIV yang banyak tersebar di daerah. Hal itu dikatakan Ketua Pelaksana Harian Komite Penanggulangan AIDS (KPA) Nasional Nafsia Mboi di sela-sela pembukaan Pertemuan National HIV & AIDS ke III di Surabaya.

"Hingga saat ini ARV hanya bisa di dapatkan di 153 rumah sakit di 28 provinsi di seluruh Indonesia, padahal kebutuhan kita tidak hanya ditingkat provinsi, melainkan sampai kabupaten/kota," kata Nafsia Mboi. Karena kondisi itulah, KPA Nasional mengagendakan penyebaran ARV hingga ke tingkat puskesmas. Hanya saja, penyebaran ARV tidak bisa dilakukan sembarangan. Karena perlu ada pelatihan penanganan HIV&AIDS bagi paramedis di daerah.

Bila tidak, maka adanya obat AIDS ARV tidak akan berdampak banyak. "Perlu ada pelatihan penanganan HIV&AIDS di tingkat puskesmas agar penggunaan ARV bisa lebih efektif," katanya. Setelah itu dilakukan kontroling yang ketat untuk mengetahui peta perkembangan HIV&AIDS di Indonesia.

Penyebaran ARV juga dilakukan berdasarkan data KPA Nasional tentang kabupaten/kota yang memiliki jumlah penderita HIV&AIDS terbanyak. Di Indonesia, terdapat 158 kabupaten kota di beberapa provinsi yang mengalami peningkatan jumlah penderita HIV&AIDS. Di antaranya, Jakarta, Papua, Jawa Timur dan Jawa Barat. "Identifikasi itu yang menentukan penyebaran ARV, daerah dengan jumlah penderita HIV&AIDS terbanyak akan diberikan ARV terbanyak pula," jelasnya.

Karena pentingnya data dari pemerintah kabupaten/kota tetang jumlah penderita itu, Nafsia Mboi mengharapkan adanya keterbukaan pemerintah kabupaten/kota tentang kondisi riil di daerahnya. "Sekarang saya melihat, pemerintah kabupaten/kota lebih terbuka dan mendukung program penanggulangan HIV&AIDS," katanya.

Pada The Jakarta Post, aktivis HIV&AIDS Baby Rivona mengatakan, banyak hal buruk terjadi ketika ARV tidak terjangkau oleh pengidap HIV&AIDS. Baby menceritakan, di Papua dan Kalimantan, banyak pengidap HIV yang harus menempuh jarak berkilo-kilo meter hanya utuk mendapatkan ARV. "Mereka bahkan harus naik perahu melalui sungai, naik gunung dan lembah hanya untuk mendapatkan obat itu," kata Baby.

Sialnya, obat itu harus diminum secara kontinyu. Jauhnya jarak dan sulitnya akses ke lokasi, membuat banyak penderita HIV malas untuk melanjutkan terapi obat. "Karena sulitnya mendapatkan ARV, terapi pun berhenti, maka pengidap HIV cepat masuk ke fase AIDS," katanya. Pada ujungnya, jumlah penderita HIV&AIDS di daerah-daerah sulit, namun jumlah pengidap HIV banyak, seperti Papua, akan semakin sulit memperbaiki keadaan.

Dalam pembukaan Pertemuan National HIV&AIDS itu, Menteri Koordinasi Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) Abu Rizal Bakrie mengingatkan pentingnya pemahaman masyarakat atas hubungan HIV&AIDS dengan narkoba. Khususnya penggunaan narkoba suntik atau injection drug user (IDU) yang diidentifikasi Badan Narkotika Nasional sampai 542 ribu orang.

"Dari seluruh pengguna narkoba suntik, 50-60 persen terkena HIV," kata Abu Rizal Bakrie. Di samping penyakit lain seperti hapatitis C dan hapatitis B. Kondisi itu mendorong pemerintah untuk menepatkan target IDU ke dalam program penanggulangan AIDS nasional. Pada tahun 2010, diharapkan 80 persen IDU terjangkau oleh pemahaman tentang pentingnya menggunakan jarum suntik steril.

Selain penggunaan jarum suntik, HIV&AIDS juga tidak bisa dilepaskan dari prilaku seks bebas yang mulai banyak dilakukan. Abu Rizal mengingatkan perlunya menggunakan kondom untuk orang-orang yang punya kebiasaan gonta-ganti pasangan. "Saya tidak menyarankan seks bebas, tapi kalau tidak bisa menahan, mendingan menggunakan kondom," kata Abu Rizal Bakrie. Karena pentingnya posisi kondom ini, Abu Rizal dalam kesempatan itu sekaligus mensosialisasikan kondom perempuan.

:: Do not republish. If you like to republish, please contact id_nugroho@yahoo.com, id_nugroho@telkom.net or call mobile phone: +62-81-6544-3718 ::

Mengembalikan Uang Rakyat

MENGEMBALIKAN UANG. Hari Sumarsono, Ketua Komisi C DPRD Jember dari Fraksi PDI Perjuangan mengembalikan dana Rapelan yang sudah diterimanya. Pengembalian dana yang sebelumnya diperoleh berdasarkan PP no.37/2006 ini dikembalikan karena ada instruksi partai secara nasional.

***

Statemen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang pencabutan PP No.37 tahun 2006 tentang pemberian uang rapelan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, disambut dengan langkah kongkret anggota dewan. Di Jember, Jawa Timur, anggota DPRD Kabupaten Jember dari PDI Perjuangan mulai mengembalikan uang rapelan itu. Sayangnya, langkah itu hanya dilakukan satu orang.

Pengembalian pertama kali dilakukan Hari Soemarsono, Ketua Fraksi PDI Perjuangan yang juga Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Jember. Kamis (1/2) ini, Hari memberikan sejumlah Rp.20 juta dari Rp.54 juta yang diterimanya pada Januari lalu pada bendahara Sekretaris Dewan Kabupaten Jember.

“Uang ini saya kembalikan secara bertahap, karena jujur saya katakana, ada sebagian uang yang sudah terpakai untuk kepentingan keluarga dan kepentingan kegiatan partai,” katanya. Hari berjanji, sisa uang yang sudah terpakai akan dikembalikan secepatnya.

Di sela-sela proses pengembalian uang itu terungkap, pada Januari lalu, seluruh anggota DPRD Kabupaten Jember yang berjumlah 45 orang menerima uang rapelan itu. Setiap orang menerima Rp.67 juta. Setelah dipotong pajak dan uang gratifikasi, setiap anggota dewan hanya menerima Rp.54 juta.

“Ketika itu kami merasa tidak ada masalah dengan yang itu, sampai akhirnya ada gejolak dari masyarakat dan ada instruksi dari DPP PDI Perjuangan untuk mengembalikan uang itu,” kata Hari. Instruksi PDI Perjuangan yang tertuang dalam surat DPP PDI Perjuangan No.1093 tahun 2007 tertanggal 18 Januari itu direalisasikan dengan aksi pengembalian dana. Meski hari itu hanya ada satu anggota dewan yang mengambalikan uang.

Kesadaran untuk mengembalikan uang rapelan itu tidak terlihat dari fraksi Partai Golkar. Sucipto dari Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Jember misalnya, memilih untuk terus memiliki uang itu. Dengan alasan, uang itu diberikan sesuai peraturan, dan merupakan hak dari anggota dewan. “Kami menerima uang itu sesuai aturan, dan itu adalah hak dewan,” kata Sucipto pada The Post.

PP No.37/2006 itu pun hingga saat ini belum dicabut, juga menjadi dalih. “Mencabut PP No.37 tahun 2006 tidak semudah yang diperkirakan, dan itu ada aturannya. Untuk itu, saya memilih untuk tidak mengembalikan uang itu,” katanya.

:: Do not republish. If you like to republish, please contact id_nugroho@yahoo.com, id_nugroho@telkom.net or call mobile phone: +62-81-6544-3718 ::