Meski nuansa kegagahan terpancar dari tulisan Errol Jonathans di Editorial Majalah Mossaik Edisi 44, Tahun ke IV, Juli 2006, namun kepedihan masih saja terasa. Apalagi ketika Pimpinan Redaksi majalah "Jendela Jawa Timur" itu mengakui adanya kerenggangan antara idealisme ala Mossaik dan kehendak pasar dalam edisi terakhir itu.
"...alhasil, Mossaik harus mengakui perjalanannya tertatih-tatih. Sebab pasokan darah yang harusnya mengalir deras dari sirkulasi dan iklan niaga ternyata hanya menetes-netes, meski Mossaik telah melewati usianya yang ketiga. Sehingga Mossaik harus berani memilih kata akhirnya." tulis Errol.
Hebatnya, laki-laki berambut putih itu bangkit dengan pertanyan, "Lantas apa cerita selanjutnya? Di saat Mossaik tidak akan hadir lagi dengan ujudnya, tidak berarti semangat dan filosofi persekutuan idealisme versus pasar ikut berakhir." Karena Errol meyakini, Mossaik adalah permulaan untuk menuju ke banyak pintu peluang Suara Surabaya Media, sang induknya.
Majalah Mossaik, bagi Saya adalah mimpi. Saya bermimpi, karir jurnalistik yang saya bangun sejak 1996 akan berakhir di majalah seperti ini. Apalagi, ada tiga orang punggawa (memimjam bahasa Errol Jonathans untuk menyebut awak Mossaik) pilihan yang menjadi napas majalah 'visual magazine' ini. Errol Jonathans, sang Pemimpin Redaksi, adalah salah satunya.
Laki-laki yang Saya kenal pertama kali di Stikosa-AWS ini bagi saya ibarat bola gundu. Kecil secara fisik tapi padat secara pemikiran, yang mengalir lewat suaranya yang berat dan tertata, khas penyiar radio. Melalui Errol inilah, saya mengenal apa itu profesionalitas. Saya yakin, profesionalitas itulah yang diterapkan di Suara Surabaya. Meskipun jelas tidak sempurna, karena tidak ada yang sempurna di atas dunia.
Redaktur Pelaksana Hendro D. Laksono adalah guru jurnalistik Saya. Meskipun dosa Saya tidak terhitung lantaran sering kali memilih untuk "berantem" ketika berdiskusi. Hendro juga pemimpin Makar (Majalah Karikatur) di Stikosa-AWS. Melalui tokoh kartun bernama Kang Djo, laki-laki asal Bojonegoro itu melemparkan kritik sosialnya. Dia juga yang mempelopori kebangkitan karikatur di kampus, dan sempat menjadi karikaturis freelance di Surabaya Post. Lihat saja rubrik kartun Kontemplasi di Majalah Mossaik, yang pasti digambar olehnya.
Majalah Sketsa yang dilahirkan Hendro D. Laksono adalah majalah pertama yang memuat karya jurnalistik Saya. Saya ingat betul, betapa Hendro yang saat itu menjadi pemimpin redaksi majalah Sketsa, melindungi Saya dari protes beberapa mahasiswa yang tersinggung dengan tulisan dan kartun yang Saya. Terima kasih kang,..
Dan Mamuk Ismuntoro. Bukan hanya Saya, setiap orang yang melihat foto-foto Mamuk hampir pasti berdecak kagum, karena foto Mamuk bukan hanya bagus secara fotografi, tapi juga indah. Moment seperti apapun, dihadirkan secara Indah oleh laki-laki berpembawaan kalem ini. Dia juga yang menjadi "saingan" Saya di Surabaya Post. Kami berlomba memasukkan foto-foto lepas di koran sore itu. Dan Mamuk-lah pemenangnya,..
Air mata sempat menggenang ketika Saya mengantar Mamuk ke Bandara Soekarno Hatta. Ketika itu Mamuk yang masih tercatat sebagai fotografer Radar Surabaya ditugaskan meliput Daerah Operasi Militer (DOM) di Daerah Istimewa (DI) Aceh. "Berangkat hidup, pulang harus hidup," kata Saya kepada Mamuk ketika itu. Itulah mengapa, tidak terbayangkan kebahagiaan Saya ketika suatu sore melihat Mamuk keluar dari taksi. Dia selamat dari kejamnya DOM Aceh.
Juga teman-teman Mossaik yang lain. Achmad Alim, Manda Roosalina, Indah Yulianti, Husnul M, Dukut Nugroho, Muhammad Munib dll. Tidak cukup kata mewakili mereka. Selamat tinggal Majalah Mossaik. Rest in peace,..
Demonstrasi buruh dari PT. Monogram Alindotama meyambut kedatangan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Erman Suparno di depan pendopo Sidoarjo, Kamis (29/06) siang ini. Mereka menuntut Menakertrans untuk bisa menyelesaikan sengketa antara buruh dan PT.Monogram.
Biaya sosial yang harus dibayar dalam kasus lumpur panas yang menyembur dari sekitar lokasi pengeboran PT. Lapindo Brantas Inc jauh lebih tinggi dari bantuan yang akan dibagikan. Hal itu dikatakan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) RI Erman Soeparno di Sidoarjo, Kamis (29/06) ini. "Biaya sosial kasus ini (lumpur) jauh lebih tinggi dari pada bantuannya," kata Erman Soeparno pada The Jakarta Post.
Kedatangan Erman Soeparno ke Sidoarjo untuk menyaksikan pemberian bantuan PT. Lapindo Brantas Inc dan PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) kepada 13 perusahaan yang berhenti beroperasi karena perusahaannya terendam lumpur panas. Jumlah sementara tenaga kerja yang menerima santunan sebanyak 1627 orang. Masing-masing orang akan menerima Rp.700 ribu atau sekitar Rp.1.138.900.000 rupiah. Sekaligus memberikan bantuan sebesar Rp.100 juta kepada masyarakat korban lumpur panas PT. Lapindo Brantas Inc.
Menakertrans mewakili pemerintah menilai bantuan itu sebagai realisasi kesepakatan bersama antara PT. Lapindo Brantas Inc dan perusahaan. Meskipun Menakertrans menyadari jumlah itu berbeda dengan pendapatan awal pekerja yang jumlahnya berbeda antara karyawan dan buruh kontrak. "Tapi sudah ada kesepakatan antara perusahaan, maka harus direalisasi," kata Erman Suparno.
Meski begitu Menakertrans memberi catatan kepada pengusaha di sektor informal yang hingga saat ini belum tersentuh bantuan. "Pengusaha di sektor informal sampai saat ini belum mendapatkan bantuan sama sekali, ini yang akan saya check," tegasnya pada The Jakarta Post.
Pada hari yang sama, PT. Lapindo Brantas Inc juga menyerahkan bantuan sebesar Rp.300 ribu/orang/bulan kepada 1787 penduduk di kelurahan Reno Kenongo, Porong, Sidoarjo atau sekitar Rp.520-an juta. Sebelumnya, perusahaan pengeboran minyak dan gas yang memiliki 20 sumur pengeboran di Sidoarjo itu juga memberikan bantuan kepada warga Siring, Sidoarjo sebanyak Rp.700 jutaan. Dalam waktu dekat, bantuan dana juga akan dikucurkan kepada 2793 jiwa penduduk Desa Kedung Bendo.
Sementara itu, hingga Kamis (19/06) ini pemeriksaan kepada pihak-pihak yang terkait dengan bencana lumpur panas PT. Lapindo Brantas Inc di Direktorat Reskrim Polda Jatim terus berlangsung. Kamis ini tiga pejabat BP Migas, Deputy Operasi Dodi Hidayat, Kepala DIvisi Operasi Lapangan Sucahyo Pratomo dan Kepada DIvisi Operasi Penunjang Mulyani Wahono diperiksa.
Pemeriksaan juga dilakukan kepada Kepala Investigasi Independen Kementerian ESDM yang juga peneliti dari Institut Teknologi Bandung DR. Rudi Rudianto. Hingga berita ini diturunkan, pemeriksaan masih berlangsung. Rabu lalu, tiga pejabat BP Migas lain, Deputy Perencanaan BP. Migas Achmad Luthfi, Kepala Divisi Eksplorasi BP Migas Bob Yulian serta Kepala Divisi Pengkajian dan Pengembangan Ir.Sumitro Kardi. Sebelumnya, General Manager PT. Lapindo Brantas Inc. Imam Agustino dan Direktur PT. Medisi Citra Nusa Yenny Nawasi juga diperiksa POlda Jatim.***
Kalau Boleh Memilih, Kami Memilih Kembali Ke rumah,..
Raut muka Muhammad Ubaid Chikditiro,8, lusuh. Matanya seakan enggan dibuka. Pelajar Madarasah Ibtidaiyah (MI) Al Fadullah itu tiduran di atas karpet hijau yang terbentang di salah satu kios pengungsian di Pasar Baru Porong Sidoarjo, Jumat (23/05) pagi ini. Bantal lusuh berwarna hijau digunakan untuk menopang kepalanya yang terasa pusing.
Di sekitar bocah yang akrab ditanggil Tio itu tergantung puluhan baju-baju kotor yang berdampingan dengan kelambu lusuh dari kain sisa baju seragam. "Tio lagi sakit pusing-pusing, sejak dua hari lalu tidak masuk sekolah,' kata ibunda Tio Sujantini,44, pada The Jakarta Post. Sejak itu, Tio selalu tiduran di, sementara teman-temannya bersekolah dan bermain.
Nasib pengungsi memang selalu jauh dari kehidupan normal. Begitu juga yang terjadi di masyarakat tiga desa di Kecamatan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur yang mengungsi karena kediaman mereka terendam lumpur panas PT. Lapindo Brantas Inc. Saat ini tercatat ada 4443 jiwa dari Desa Siring, Desa Reno Kenongo, Desa Kedung Bendo dan Desa Jatirejo.
Ribuan orang itu berdiam di 282 kios-kios bangunan Pasar Baru, Porong Sidoarjo seluas lima hektar. Satu kios berukuran 4x6 meter didiami oleh lima kepala keluarga, beserta barang-barang yang dibawanya. Untuk memisahkan satu keluarga dan keluarga yang lain dibatasi dengan kelambu kain yang dipasang sendiri oleh pengungsi.
Keluarga Ny. Sujantini mendiami kios no.L-10 yang terletak di sebelah utara kompleks Pasar Baru. Di sana Sujantini tinggal bersama keluarga bibinya, Suningsih dan keluarga Nuraini yang juga anak Sujantini. "Untuk menghemat ruangan, tidak semua baran-batang kami bawa, hanya surat-surat penting dan barang berharga," kata Sujanti pada The Post.
Pasar baru memiliki fasilitas yang cukup lengkap. Dengan 15 los ruangan pasar berukuran besar, mushola, tiga tempat pendidikan dapur dan dapur umum. Meskipun secara fisik, lokasi pengungsian tertata rapi, namun banyaknya pengungsi dalam satu kawasan menciptakan problem tersendiri. Problem paling awal dialami saat mandi pagi.
Sejumlah 109 kamar mandi, dengan 22 di antaranya adalah permanen. Dengan jumlah itu, pengungsi dipaksa untuk berebut kesempatan mandi. Untuk dapat jatah mandi, setiap pagi Sujantini harus bangun jam 03.00 WIB, dan langsung menuju kamar mandi, sekalian mengambil air wudlu untuk sholat Subuh. Terlambat satu jam saja, bisa dipastikan kamar mandi sudah dipenuhi oleh pengungsi. "Jam 03.00 saja sudah mengantri, apalagi kalau terlambat," kata Sujantini setengah tertawa.
Kamar mandi yang digunakan pun sangat sederhana. Yaitu sebuah tanah parkir yang disekat-sekat dengan menggunakan anyaman bambu (gedhek). Di tiap-tiap sekatan itu terdapat satu bak mandi dan closed. Pada awal-awal digunakan, air yang mengalir di kamar mandi itu jauh dari layak. Baunya seperti air selokan. "Kadang-kadang sampai saat ini masih seperti itu," kata ibu dua anak itu.
Menjelang pagi, petugas dari Kabupaten Sidoarjo membagikan makan pagi berupa nasi bungkus berisi nasi, lauk dan sayur. Petugas juga membagi air mineral gelasan sebanyak satu kotak untuk sembilan keluarga. Kalau dirasa kurang, pengungsi bisa mengambil air bersih di 10 tanki yang disediakan. Jatah makan siang diberikan menjelang siang dalam jumlah yang sama.
Ketika malam tiba, sebagian besar pengungsi memilih untuk menghabiskan waktu dengan menonton 26 televisi yang dipasang di tiap pojokan tempat pengungsian. Siaran langsung World Cup menjadi menu utama tayangan TV televisi. "Memang semua tersedia, tapi kalau boleh memilih, kami memilih untuk kembali ke rumah," katanya.
Ribuan orang yang hidup di pengungsian yang serba terbatas mulai memunculkan penyakit. Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo mencatat, sebagian besar pengungsi menderita infeksi saluran pernapasan atas (ISPA). Jumlahnya mencapai 981 orang. Disusul penyalit pegal-pegal (mialgra) sebanyak 177 orang.
"Mual muntah dan pusing diderita oleh 170 orang," kata Hinu Tri Sulistyowati, korrdinator Rumah Sakit Lapangan di pengungsian. Selain tiga penyakit itu, diare juga mulai menunjukkan kenaikan, hingga 126 orang. Besarnya jumlah penderita penyakit menurut Hinu muncul karena budaya masyarakat menyangkut kepersihan masih belum merata. Seperti budaya mencuci tangan sebelum makan.
Selain itu, Hinu juga menilai fasilitas kamar mandi kurang memadai, dalam kondisi fisiknya maupun jumlahnya. "Kalau ingin penduduk sehat, tetap harus dibangun kamar mandi lebih banyak, karena jumlah pengungsi terus meningkat," kata Hinu pada The Post.***
JUMLAH PENGUNGSI
1. Pasar Baru Porong: 1069 KK, 4443 Jiwa 2. Balai Desa Reno Kenongo: 148 KK, 535 Jiwa
SARANA PENGUNGSIAN
Pasar Baru
1. Kios 282 buah 2. Los Pasar 15 buah 3. Mushola 1 buah 4. Tempat Pendidikan Sementara, 3 buah 5. Dapur Umum + Mobil 2 buah 6. Televisi 26 buah 7. MCK Permanen 22 buah, darurat 109 buah, mobil 1 buah 8. Posko 2 buah 9. Sarana Transportasi truk 3 buah, pick up 4 buah, ambulance 6 buah, tangki 3 buah 10. Bak air minum 10 buah
SARANA KESEHATAN
1. Puskesmas, rawat jalan 265 jiwa, rawat inap 23 jiwa, masuk rumah sakit RSU Sidoarjo 6 jiwa 2. RS. Bhayangkara, rawat jalan, 729, rawat inap 82 masuk RSU Sidoarjo 14 jiwa 3. RSU Sidoarjo, rawat inap 9, opname 3 jiwa
SISWA MENGUNGSI
TK/SD 142 anak SDN/Madarasah Ibtidaiyah 610 anak SMP/ Madrasah Tsanawiyah 188 Madrasah Aliyah 52
Perusahaan Korban Lumpur Kecewa, Bantuan PT. Lapindo Sangat Kecil
Sejumlah 15 perusahaan yang kini tidak bisa beroperasi karena kawasan pabriknya tergenangi lumpur panas PT. Lapindo Brantas Inc kecewa. Biaya ganti rugi yang diberikan perusahaan eksporasi gas dan minyak bumi itu pada 15 perusahaan yang terendam lumpur hanya berjumlah Rp.1,4 juta/orang untuk 1879 pekerja. Atau sekitar Rp.2,6 miliar.
Kekecewaan itu terungkap dalam pertemuan antara perwakilan 15 perusahaan dengan PT.Lapindo Brantas Inc yang difasilitasi Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Sidoarjo di kantor Disnaker Sidoarjo, Rabu (21/06) ini. Dalam pertemuan itu, pimpinan rapat yang juga Kepala Disnaker Sidoarjo Bambang S. Widagdo itu mengatakan bahwa PT. Lapindo akan memberikan uang bantuan Rp.700 ribu/orang.
"Berdasarkan himbauan Wakil Presiden Yusuf Kalla dan ditegaskan Gubernur Jawa Timur Imam Utomo, maka PT. Lapindo akan memberikan bantuan Rp.700 ribu per orang, dan akan diselesaikan selama dua bulan ke depan," kata Bambang. Nilai itu berdasarkan upah minimum kabupaten (UMK) Kabupaten Sidoarjo senilai Rp.682 ribu/bulan dikalikan dua bulan perusahaan itu diperkirakan akan tutup.
Keputusan ini, menurut Bambang Widagdo adalah solusi terbaik dan harus segera diberikan karena waktu terus berjalan. "Saya meminta 15 perusahaan yang tidak beroperasi segera memberikan bukti-bukti jumlah karyawan, agar uang bantuan PT. Lapindo itu segera cair," kata Bambang. Selain itu Bambang juga meminta agar 15 perusahaan yang kini tidak beroperasi untuk tidak memecat karyawannya. Karena hal itu akan membuat keadaan semakin sulit.
Kesanggupan PT. Lapindo Brantas Inc untuk memberikan bantuan itu dinilai terlalu kecil oleh perwakilan perusahaan. General Manager HRD PT.Primarindo Pangan Makmur, Agung Budianto mengatakan nilai kerugian yang diderita perusahaan yang kini tidak bisa beroperasi lagi, jauh lebih besar dari itu.
"Setiap bulan, perusahaan kita harus mengeluarkan dana Rp.111 juta/bulan atau Rp.222 juta/perdua bulan untuk 63 pekerja, masa' untuk kasus lumpur ini kita hanya mendapatkan Rp.88 juta untuk dua bulan," kata Agung pada The Jakarta Post. Seharusnya, kata Agung, kalau PT.Lapindo berniat untuk mengganti rugi, maka PT. Lapindo harus menggaji karyawan berdasarkan slip gaji yang dimiliki tiap karyawan.
Itupun masih belum cukup. Karena dalam kasus lumpur, masih ada bentuk kerugian lain yang harus diganti. Seperti properti yang rusak, tingkat kepercayaan pasar yang menurun karena pabrik tidak bisa mensuply produk selama pabrik berhenti beroperasi hingga kemungkinan hancurnya business oportunity. "Jumlahnya bisa jauh lebih besar dari jumlah yang disebutkan sekarang," tegas Agung.
Protes juga dilakukan oleh Muhammad Hadi dari CV. Sari Inti Pratama. Menurut Hadi, hitungan bantuan yang diberikan perbulan, dengan mengacu pada UMK sangat tidak adil. Di perusahaan snack tempat ia bekerja, setiap bulannya mengeluarkan dana Rp. 160 juta untuk 346 karyawan lepas maupun kontrak.
Dan untuk nilai sebesar itu, produk yang dijual memberikan laba yang jauh lebih besar. "Nah, kalau hitungannya dua bulan, jelas tidak adil, karena selain karyawan tidak dibayar, perusahaan pun rugi lantaran tidak ada produk yang dijual dipasaran," jelas Hadi pada The Jakarta Post.
PT. Lapindo terkesan abai dengan protes ke-15 perusahaan itu. Perwakilan PT. Lapindo yang hadir dalam pertemuan dengan 15 perusahaan itu, Partogi mengatakan pihaknya sangat prihatin dengan kejadian itu. Karenanya, PT. Lapindo akan segera membayar bantuan seperti yang disebutkan diatas, hanya Rp.1,4 juta/karyawan untuk dua bulan. "Untuk itu, mohon ada kepastian jumlah karyawan, agar jumlah itu tidak berubah lagi," kata Partogi.
Sementara itu, data yang dirilis Gabungan Perusahaan Eksport Indonesia (GPEI) menyebutkan, biaya yang harus dikeluarkan perusahaan akibat terganggunya jalan tol karena lumpur panas mencapai Rp.1 juta/kontainer/hari. Padahal, setiap hari lalu lalang truk kontainer ke pelabuhan tanjung perak mencapai 5000 kontainer/hari. Sejumlah 3000 kontainer untuk import dan 2000 kontainer untuk eksport.
Karena jalan tol ditutup atau arusnya melambat, setiap hari ada keterlambatan 4-5 jam dari jadwal semula. Hal itu terarti ada perubahan jadwal pengapalan. Atas keterlambatan itu, perusahaan pengangkutan pada umumnya meminta biaya tambahan Rp. 250 ribu-Rp.1,5 juta tergantung lokasi pengangkutan.
Belum lagi untuk membayar relokasi kontainer pada gudang depo dan pengangkatan kontainer ke kapal saat cloosing time yang memerlukan biaya tambahan Rp.250 ribu-Rp1,5 juta untuk kontainer berukuran 20-40 feet. Bila dijumlahkan seluruh kontainer yang hilir mudik, kerugian yang ditanggung eksportir mencapai Rp.1 miliar/hari.***
Perusahaan Yang Berhenti Beroperasi:
1. PT. Catur Putra Surya. Jumlah Pekerja: 120 orang 2. PT. Titis Sampurna. Jumlah Pekerja: 105 orang 3. PT. Surya Indonesia. Jumlah Pekerja: 70 orang 4. CV. Sari Inti Pratama. Jumlah Pekerja: 346 orang 5. PT. Primarindo Pangan Makmur. Jumlah Pekerja: 63 orang 6. PT. Victory Rotan Indo. Jumlah Pekerja: 81 orang 7. PT. Gunung Mas Sentosa Raya. Jumlah Pekerja: 119 orang 8. CV. Airlangga. Jumlah Pekerja: 150 orang 9. PT. Srikaya Mas. Jumlah Pekerja: 100 orang 10. PT. Ima Melindo. Jumlah Pekerja: 20 orang 11. PT. Karya Kasih Karunia. Jumlah Pekerja: 70 orang 12. PT. Pasific Prestice Indonesia. Jumlah Pekerja: 125 orang 13. PT. Pertamina Jawa Bagian Barat. Jumlah Pekerja: 4 orang 14. PT. De Brima. Jumlah Pekerja: 250 orang 15. PT. Niagara Prima. Jumlah Pekerja: 26 orang
Jumlah Bantuan PT. Lapindo Brantas Inc
Rp.700.000/bulan x 2 (dua) bulan x 1879 karyawan= Rp.2.630.600.000,-
Dua Warga Desa Diduga Meninggal Karena Asap Lumpur
Semburan lumpur panas disertai asap di Porong, Sidoarjo Jawa Timur mulai memakan korban meninggal dunia. Dua warga desa Jatirejo dan desa Reno Kenongo, diduga meninggal dunia setelah berhari-hari menghirup asap beracun yang keluar menyertai semburan lumpur panas itu. Keluarga korban mengharapkan PT. Lapindo Brantas Inc memberikan santunan karena menilai kematian keluarga mereka terkait lumpur panas.
Dua korban meninggal dunia itu adalah Mochammad Abdul Syukur Achiyar,57, warga desa Jatirejo dan Suwoto,70, warga desa Reno Kenongo. Informasi yang diperoleh The Jakarta Post di lokasi menyebutkan tanda-tanda sesak napas dirasakan kedua warga desa di sekitar lokasi lumpur panas itu sebelum mereka meninggal dunia. "Sebelum peristiwa itu terjadi, tidak ada tanda-tanda sesak napas, tapi seminggu terakhir sesak napas mulai menyerang," kata Widiastuti, Keponakan Mochammad Abdul Syukur Achiyar pada The Post.
Perempuan berusia 33 tahun itu menceritakan, sepanjang hidupnya, Mochammad Abdul Syukur Achiyar tidak memiliki riwayat penyakit sesak napas. Bahkan, sehari-harinya Mochammad Abdul Syukur Achiyar masih aktif bekerja di persawahan miliknya di kawasan desa Jatirejo. "Namun, pada pertengahan minggu kemarin, sekitar tanggal 14 Juni lalu, pak Abdul mengeluh sesak napas dan kami bawa ke Pusdik Bhayangkari, Sidoarjo," kenang Widiastuti.
Dalam pemeriksaan awal itu, dokter menyarankan untuk rawat inap, namun Abdul Syukur menolak dengan alasan dirinya cukup kuat untuk dirawat di rumah. Namun, sejak saat itu, Abdul Syukur mengaku dada semakin sakit. Bahkan untuk tidur pun kesulitan. "Sampai-sampai ia tidur dalam keadaan duduk," kata Widiastuti. Puncaknya terjadi pada Jumat (16/06) lalu saat keluarga kembali membawa Abdul Syukur ke Pusdik Bhayangkari.
Dalam dua hari perawatan di rumah sakit itu, Abdul Syukur menghabiskan enam tabung oksigen. Sabtu (17/06) lalu, dokter merujuk Abdul Syukur ke RSU Sidoarjo. "Belum lagi dirawat, Paman saya sudah meninggal dunia pada sekitar pukul 24 malam," kenang Widiastuti. Abdul Syukur dimakamkan di TPU Porong.
Kondisi yang hampir sama juga dialami Suwoto, warga Reno Kenongo. Meskipun memiliki penyakit sesak napas, namun sudah lama penyakit itu tidak pernah kembuh. Tapi akhir minggu kemarin tiba-tiba sakit menahunnya itu kambuh. Pihak keluarga segera membawanya ke Pusdik Bhayangkari dan langsung merujuknya ke RSU Sidoarjo. Senin (19/06) kemarin Suwoto meninggal dunia dan dimakamkan di TPU Reno Kenongo.
Keterangan kematian Abdul Syukur yang dikeluarkan RSU Sidoarjo dan ditandatangani Dr. Lukito Pribadi, memperkuat dugaan itu. Dalam surat itu kata "tidak" (yang seharusnya dicoret) bila tidak sesuai dengan UU no.6 1962 dan no.2 tentang wabah dan karantina, justru tidak dicoret oleh dokter yang bersangkutan. Artinya ada dugaan kematian itu disebabkan oleh wabah dan perlunya dikarantina.
Kepala Rumah Sakit Bhayangkari, Kompol Hadi Wahyana membenarkan dugaan meninggalnya dua warga desa Jatirejo dan desa Reno Kenongo disebabkan oleh asap. Hal itu berdasarkan pengakuan dua pasien itu ketika pertama kali mendapat perawatan di RS Bhayangkari. "Ketika pertama ke sini (RS Bhayangkari), keduanya mengaku mendapatkan sesak napas karena menghirup gas berbau tidak enak yang keluar dari lumpur panas," kata Hadi Wahyana pada The Jakarta Post
Khusus untuk pasien Suwoto asal Reno Kenongo, Hadi mengatakan bahwa pasien memang sudah lama menderita sakit sesak napas. Bahkan, berkali-kali mendapatkan perawatan di RS Bhayangkari. Tapi, biasanya usai dirawat, Suwoto lantas sembuh dan kembali beraktifitas. "Sebelum dia meninggal dunia pun, Suwoto sempat kami rawat selama enam hari, mengki akhirnya ia meninggal dunia," kata Hadi.
Sementara Abdul Syukur, memang tidak memiliki medical record sakit paru-paru. Ketika dicheck pertama kali, baru diketahui kalau Abdul Syukur sakit paru-paru. Tim dokter segera melakukan pengobatan. "Kita sudah merujuk ke RSU Sidoarjo untuk peralatan yang lebih lengkap, tapi upaya itu gagal," katanya.
Hingga saat ini sudah 812 orang memeriksakan diri ke RS Bhayangkari. Sejumlah 76 orang diantaranya diminta rawat inap. "Saat ini tinggal 16 orang yang kebanyakan anak-anak," kata Hadi. Itu pun karena anak-anak masih rentan terkena penyakit gara-gara sanitasi yang jelek dan tidak adanya air bersih yang bisa digunakan sehari-hari.
Keluarga korban sangat terpukul dengan kejadian itu. Abdul Syukur misalnya, adalah tulang punggung keluarga besarnya. Melalui sawah dua hektar yang digarapnya, Abdul Syukur menghidupi enam keponakan yang hidup bersamanya. "Sejak saya diberhentikan dari pekerjaan, Pak Abdul Syukurlah yang menghidupi keluarga saya," kata Hadi Suprayitno yang juga keponakan Abdul Syukur.
Karenanya, keluarga sangat mengharap PT. Lapindo Brantas Inc memberikan santunan atas kematian Abdul Syukur. Mengingat kematian Abdul Syukur terkait erat dengan asap menyengat yang tercium hingga radius 2 KM. "Anda sudah membuktikan sendiri, bau menyengat seperti inilah yang setiap hari kami hirup," kata Hadi pada The Post.
Memang, ketika The Jakarta Post mengunjungi rumah Abdul Syukur pada Selasa siang ini, kawasan Jatirejo dipenuhi oleh bau busuk. Setiap hari, terutama pada jam 10.00-23.00 bau busuk selalu tercium.
Keinginan untuk mendapatkan santunan itu sempat dikatakan pada ketua RT setempat yang berjanji meneruskannya kepada pihak PT. Lapindo. "Katanya sih, PT. Lapindo akan memberikan santunan, tapi hingga saat ini belum terlaksana," kata Hadi pada The Jakarta Post.
Hasil penelitian pihak Institut Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya yang dirilis ke pers menyebutkan lumpur panas lapindo mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Bahan berbahaya itu diantaranya adalah phenol mencapai 4,25 mg/L dan 3,37 mg/L, jauh dari ambang batas normal 1 mg/L. Tidak hanya itu, kadar chemical oxygen demand atau (COD) di lokasi lumpur panas itu pun tergolong tinggi, hingga 8.000 mg/L hingga 24.000 mg/L. Padahal, batas normalnya adalah 300 mg/L.
Juga biochemical oxygen demand atau BOD yang mencapai 3.840 mg/L hingga 11.520 dari ambang batasnya hanya 150 mg/L. Untuk gas, dicurigai yang keluar bersamaan dengan lumpur dan air adalah gas Hidrogen Sulfida (H2S). Gas ini memiliki bau seperti telur busuk. Gas ini mampu mengacaukan sistem syaraf pusat dan pernapasan serta menimbulkan serangan jantung.
Masyarakat Korban Lumpur Panas Mulai Kasar Pada Wartawan
Berbagai kesulitan yang dialami warga yang menjadi korban lumpur panas di Sidoarjo meningkatkan emosi warga. Wartawan pun kena dampaknya.
Masyarakat korban lumpur panas Porong, Sidoarjo mulai berlaku kasar pada wartawan yang meliput bencana di sekitar pengeboran PT. Lapindo Brantas Inc itu. Beberapa wartawan sempat diusir oleh beberapa orang yang mengaku warga setempat. Prilaku tidak mengenakkan itu dialami oleh Iwan Manaf (RCTI), Ilyas (Global TV), Sandy (ANTV), Budi Sugiharto (Detik.com) dan Witanto (Berita Jatim.com).
Iwan Manaf mengatakan, tindakan pengusiran itu dialaminya ketika akan meliput lumpur panas yang masuk ke wilayah Kedung Bendo, Minggu (18/06) lalu. Ketika Iwan dan kameramen akan mengambil gambar, salah satu warga desa setempat mendatangi dan mengusirnya. "Sudah, pergi sana tidak usah menggambil gambar!," bentak salah watu warga itu seperti ditirukan Iwan.
Ketika diajak berdialog oleh reporter RCTI ini, warga yang marah itu malah mengancam akan membanting kamera. Hal yang sama juga dialami oleh Ilyas (Global TV) dan Sandy (ANTV) di tempat yang sama. "Kita sudah sering dishooting, tapi tidak ada perubahan berarti, sudah pergi sana, kalau tidak akan saya banting kamera itu!" bentaknya.
Wartawan BeritaJatim.com, Witanto dan Detik.com Budi Sugiharto mengalami kejadian serupa. Hanya saja tempaknya di jembatan layang Desa Siring yang mengarah langsung ke lokasi lumpur panas. Ketika itu Witanto dan Budi Sugiharto yang akan melintas di jembatan layang itu langsung diusir tanpa alasan. "Sudah tidak usah banyak alasan, kembali saja!" katanya.
Meningkatnya emosi warga tiga desa mulai meningkat ketika akhir pekan lalu hampir terjadi bentrokan warga Balung Kenongo dan Kedung Bendo Sidoarjo. Karena dipicu oleh pro kontra pembongkaran tanggul yang menahan lelehan lumpur panas itu. "Ada baiknya wartawan tetap bersabar dan mencoba berempati dengan warga yang kini menjadi korban," kata Iwan Manaf.
Penanganan Lumpur Panas Lambat,Peralatan Menumpuk di Lokasi
Jembatan Baelly yang sedang dirakit oleh anggota TNI di jalan tol KM 38. Foto diambil Senin (19/06)
Lambatnya penanganan lumpur panas yang menyembur di sekitar lokasi pengeboran gas PT. Lapindo Brantas Inc, membuat ratusan ribu kubik lumpur panas yang menyembur sejak tiga minggu lalu itu semakin tidak terkendali. Jumlah wilayah yang teraliri lumpur pun semakin luas.
Di Desa Siring dan Desa Renokenongo misalnya, lumpur setinggi 70 CM menggenangi sebagian besar wilayah pemukiman. Jalanan di kedua desa itu pun ditutup. Bahkan, lelehan lumpur sudah masuk ke Kecamatan Tanggulangin, yang berbatasan dengan Kecamatan Porong.
Sementara peralatan yang disiapkan untuk menyumbat semburan lumpur panas hingga saat ini belum dirakit. Peralatan yang belum dirakit itu adalah Snubbing unit. Alat yang kini ada di dalam tujuh kontainer itu tergeletak di jalan tol KM 39, sejak Minggu (18/06) lalu. "Kita tidak tahu siapa yang akan merakit alat ini," kata seorang pekerja di KM 39 pada The Jakarta post.
Pengunaan Snubbing Unit tergolong rumit. Diawali dengan pengeboran di salah satu titik yang tidak jauh dari sumber semburan, menuju ke jalur semburan lumpur di dalam tanah sedalam 6 ribu kali atau killing well. Melalui jalur sudetan ini akan disuntikkan materi penyumbat (lumpur padat) untuk menutup jalur semburan lumpur utama. Untuk melakukan hal itu, di sekitar lokasi killing well harus telebih dahulu bersih dari lumpur.
Upaya itulah yang saat ini sedang dilakukan oleh pihak PT. Lapindo Brantas Inc, dengan membangun tiga alat penyedot lumpur. Meski hingga hari ini alat itu pun belum beropersi. Bahkan, salah satu pompa rusak karena terendam lumpur. Selain itu, sejak Minggu kemarin hingga hari ini, puluhan truck pengakut tanah terlihat lalu lalang di sekitar lokasi semburan lumpur panas untuk membuat jalan, mendekati pusat semburan. Jalan tanah inilah yang kemudian akan digunakan sebagai landasan penamcapan Snubbing unit.
Dalam Rapat koordinasi di Gedung Grahadi Surabaya, Senin (19/06) ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro, Gubernur Jawa Timur Imam Utomo, pihak PT. Lapindo, BP Migas dan intelektual ITS Surabaya bersepakat untuk membentuk tiga tim yang bertugas menutup rekahan tanah, melokalisir lumpur panas dan menangani dampak sosial pasca lumpur panas.
Tim I diisi dengan ahli geologis dari ITS dan ITB, PT. Lapindo dan BP Migas. Tim ini juga yang akan mengoperasikan Snubbing Unit. Bila berhasil, dijadwakan pada akhir Juli, semburan lumpur akan bisa dihentikan. "Jika gagal, cara kedua akan dilakukan dengan pengeboran miring untuk membuat relief well, dan menutup sumber lumpur," kata Purnomo Yusgiantoro usai rapat koordinasi. Cara ini akan selesai pada September mendatang.
Saat tim pertama bekerja, tim kedua yang dikomandani oleh Satkorlak Penanganan Bencana Pemprop Jatim, dan BP Migas akan melokalisir lumpur panas dengan membangun kolam-kolam penampungan. Sementara Tim terakhir, dengan koordinasi Bupati Sidoarjo dan Satkorlak Penanganan Bencana Pemprop Jatim terus mencari cara agar masyarakat tidak begejolak karena bencana lumpur panas ini. Tim terakhir ini fokus pada pengungsi yang hingga saat ini berjumlah 3100-an jiwa.
Dua kejadian terjadi Jumat (16/06) ini terkait dengan semburan lumpur panas di Sidoarjo, Jawa Timur. Sejumlah 200-an buruh yang juga warga sekitar lokasi semburan lumpur panas dari CV. Inti Sari Pratama, Sidoarjo meluruk kantor pusat PT. Lapindo Brantas Inc, untuk menuntut ganti rugi. Sementara di sekitar lokasi semburan, dua kelompok warga dari dua desa yang berbeda bentrok.
Kedatangan para buruh ke kantor pusat PT. Lapindo Brantas Inc dilakukan dengan mengendarai tiga truk dan puluhan sepeda motor. Mereka melakukan konvoi sejauh 15 KM dari areal pabrik di Porong, Sidoarjo menuju kantor PT. Lapindo. Di tengah perjalanan, ratusan buruh berpakaian seragam kuning itu membunyikan klakson dan mengacung-acungkan poster tuntutan pada PT. Lapindo.
Salah satu buruh, Mustafa Aji mengungkapkan, demonstrasi ini terpaksa mereka lakukan karena hingga sampai saat ini tidak ada kejelasan atas nasib mereka. "Sejak pabrik ditutup dua minggu lalu, sampai saat ini kami tidak menerima upah dari perusahaan, padahal upah itu adalah hak kami, semua ini karena Lapindo," kata Aji pada The Jakarta Post.
Semburan lumpur panas PT.Lapindo Brantas Inc, memang sangat merugikan perusahaan yang ada di sekitar lokasi kejadian, Desa Siring dan Desa Jati Rejo. Di satu perusahaan saja ada 500-an buruh yang hingga saat ini tidak bisa bekerja karena pabriknya terendam lumpur. Padahal, ada 13 perusahaan yang berhenti beroperasi.
Masing-masing buruh, menurut Mustafa AJI menerima Rp.20 ribu/hari atau Rp.600 ribu/bulan. "Nah, siapa yang akan membayar uang ganti rugi itu, perusahaan kami tidak bersedia membayar karena pabrik tutup," kata Aji. Paling tidak PT. Lapindo harus mengeluarkan dana sebangak Rp.170 juta untuk 500 ganti rugi upah buruh.
PT.Lapindo Brantas Inc didampingi perwakilan BP Migas bersedia melakukan dialog dengan 10 perwakilah demonstran. Dalam dialog itu PT. Lapindo menyatakan akan merundingkan persoalan ganti rugi itu dengan manajemen CV. Inti Sari Pratama. "Mereka berjanji akan menyelesaikan semua minggu depan," kata Muhamad Hadi, salah satu perwakilan buruh.
Humas PT. Lapindo, Budi Santoso meyakinkan dalam pembicaraan dengan manajemen PT.Inti Sari Pratama itu akan diusahakan win win solution, tidak ada yang dirugikan. "Kita (PT.Lapindo) juga kasihan sama buruh, untuk itu semua akan kita bicarakan," kata Budi Susanto. Hanya saja, Budi meminta buruh untuk ikut membantu pelaksanaan penanganan lumpur. "Pekerja penanganan lumpur banyak yang takut, karena diteror," kata Budi.
Sementara itu Jumat pagi, warga dari dua desa, Balung Kenongo dan Desa Kedung Bendo terlibat bentrokan massa. Kejadian itu berawal dari tindakan warga desa Kedung Bendo untuk membongkar tanggul di sekitar desanya, karena tidak bisa lagi menampung lumpur panas. Tapi, penjebolan tanggul itu mengakibatkan Desa Balung Kenongo tergenang.
Hal itu yang memicu keinginan warga desa Balung Kenongo. Mereka berniat menutup tanggul seperti semula. Ganti warga Desa Kedung Bendo yang marah. Bentrokan pun terjadi. Warga Desa Kedung Bendo mendatangi lokasi dan memukuli warga desa Balung Kenongo hingga babak belur. Saat ini, dua desa itu dijaga ketat aparat kepolisian.
Walhi: Ada Dugaan Banjir Lumpur Panas Adalah Kesengajaan
*foto-foto banjir lumpur panas di bagian bawah*
Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Pusat, Chalid Muhammad mengatakan ada dugaan bencana lumpur panas disertai gas yang terjadi di Desa Siring, Sidoarjo, Jawa Timur ini adalah sebuah kesengajaan. Tujuan utamanya adalah clearing area daerah setempat, untuk mendapatkan wilayah perluasan lokasi pengeboran dengan harga murah.
Hal itu dikatakan Chalid Muhammad dalam Fokus Group Discussion di kantor Walhi Jatim di Surabaya, Kamis (15/06) ini. "Eksplorasi seperti ini butuh lahan luas untuk jaringan pipa yang luas, sementara di daerah Siring, Renokenongo dan Jatirejo adalah daerah dengan harga tanah mahal, dengan kejadian seperti ini, maka harga tanah akan turun drastis," kata Chalid Muhammad.
Dugaan kesengajaan ini, hendaknya digunakan polisi dalam rangka penyelidikan kasus lumpur panas yang sejak 29 Mei hingga saat ini masih terjadi di Sidoarjo. Sekaligus, desakan kepada polisi untuk segera menangkap para direksi PT. Lapindo Brantas Inc, guna menghindari kemungkinan mereka melarikan diri.
Dalam catatan Walhi, peristiwa bencana alam karena eksplorasi alam kerap kali berakhir dengan ketidakjelasan. Bahkan, yang lebih parah justru kriminalisasi masyarakat yang mempersoalkan itu. Seperti yang terjadi di PT. Ciwi Kimia, Surabaya (2000), PT. Devon, Tuban dan PT. Amerada Hess, Ujung Pangkah (2002) hingga PT. Petro Widada, Gersik (2003). "Apakah dalam kasus PT.Lapindo ini akan berakhir dengan ketidakjelasan juga, kita tunggu saja kerja polisi," kata Chalid.
Divisi Kampanye Jaringan Advikasi Tambang (Jatam) Andre Wijaya mengatakan untuk melihat kasus lumpur panas PT.Lapindo Brantas Inc, harus dilihat dulu siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan. "Yang diuntungkan jelas sangat banyak, mulai perusahaan penerima asuransi dan cost recovery, pelaksana proyek penanggulangan, berkurangnya nilai jumlah obyek pajak (NJOP), pelaksana proyek relokasi dan kanstruksi hingga pelaksana pengamanan," kata Andre.
Sementara pihak yang dirugikan adalah masyarakat, alam dan negara. Atas hal itu, Andre meminta masyarakat untuk melihat ini sebagai problem serius. "Statemen resmi PT. Lapindo menyebutkan, kondisi lumpur panas dan gas itu aman, dan Lapindo sudah mengamankan aset, lalu bagaimana dengan masyarakat?" katanya.
Karena itu, Chalid Muhammad menyarankan masyarakat untuk melakukan class action kepada PT.Lapindo atas kerugian yang dideritanya. "Walhi secara nasional siap menfasilitasi bila masyarakat Sidoarjo akan melakukan class action atas hal ini," kata Halid. Selain itu, secara organisatoris, Walhi dan NGO lingkungan akan mengajukan gugatan ke PT. Lapindo terkait hal ini.
Dosen Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya jurusan Planologi, Putu Rudi mengingatkan sudah waktunya bagi kota-kota di Indonesia yang sekirannya memiliki kandungan tambang, mulai berpikir untuk mengatur tara ruang under ground. "Di Bojonegoro, sudah melakukan hal itu, saya lihat di Sidoarjo belum," kata Putu Rudi. Di Sidoarjo sendiri saat ini ada empat blok wilayah penambangan. Mulai Blok Ketingan, Tanggulangin, Ngunut dan Carat.
Jalur tol Surabaya-Gempol bisa jadi merupakan jalur tol paling berbahaya. Bayangkan saja, di kilometer 38 ada endapan lumpur panas sedalam 10 cm yang harus dilewati. Tidak sedikit roda yang pecah ketika kelintas. Hiii,..ngeri!
Luapan lumpur panas yang masih terjadi hingga Selasa (13/06) membuat jumlah warga Porong Sidoarjo yang mengungsi ke tempat yang lebih aman, bertambah banyak. Salah satunya di Pasar Baru Porong. Seperti tampak pada gambar, petugas kesehatan dibantu warga mengevakuasi salah satu pengungsi yang sakit.
Warga desa Siring, Porong, Sidoarjo yang ingin melihat lokasi meluapnya lumpur panas, harus melewati tembok pabrik. Meski berbahaya, hal itu lebih baik dari pada terendam lumpur panas.
Kasmail, 70, lunglai tak berdaya di atas tandu, ketika petugas dinas kesehatan Kabupaten Sidoarjo dibantu Satuan Polisi Pamong Praja dan warga Desa Jatirejo membawanya. Tangan kirinya mencengkeram pinggiran tandu kain berwarna hijau itu, saat langkah keempat orang yang membawanya berjalan semakin cepat. Menuju ke salah satu kios di Pasar Baru, Porong, Sidoarjo, Senin (12/06) siang ini untuk mengungsi.
"Kita harus memberinya alas tikar, bila dia akan ditidurkan di lantai," kata petugas dinas kesehatan itu, pada salah satu anak perempuan Kasmail. Sebuah tikar berwarna merah bata pun digelar. Perlahan, tandu berisi laki-laki berwajah pucat itu diletakkan di atasnya. Beberapa orang bergerombol melihat Kasmail diturunkan dari atas tandu.
Laki-laki yang kaki sebelah kirinya cacat sejak lahir itu adalah satu dari 300-an warga tiga desa Jatirejo di Porong, Sidoarjo yang mengungsi di Pasar Baru, Porong. Lantaran, rumah yang ditempatinya mulai terendam oleh lumpur panas yang sejak 29 Mei lalu tersembur tak jauh dari lokasi pengeboran PT. Lapindo Brantas Inc. "Sejak dulu memang seperti ini (cacat), tapi tetap harus mengungsi kalau mau selamat," kata anak perempuan Kasmail.
Desa Jatirejo adalah desa ketiga di Sidoarjo yang awal minggu ini mendapat "giliran" teraliri lumpur panas. Sebelumnya, sudah dua desa, Desa Siring dan Desa Renokenongo yang terlebih dahulu merasakan lumpur liat berasap merusak pekarangan, perkebunan bahkan sekolah. "Minggu (11/06) malam kemarin, yang masuk ke pekarangan rumah hanya rembesan air, tapi menjelang pagi, lumpur mulai masuk," ungkap Quamairotin, warga Jatirejo pada The Jakarta Post.
Bagi warga desa, masuknya lumpur panas ke wilayah mereka sangat menakutkan. Karena selain mampu merusakkan bangunan, lumpur berwarna coklat kehijauan itu mencemari sumur dan merusak apapun yang digenanginya. Belum lagi efeknya pada kulit dan pernapasan. "Dua keluarga saya sampai harus periksa ke rumah sakit, karena sesak napas dan pusing," ungkap perempuan berusia 23 tahun yang mengungsi bersama 12 anggota keluarganya itu.
Marto, 62, dan Madiatur Roihana,1, ayah dan anak Quamairotin adalah dua anggota keluarganya yang sakit karena pengaruh lumpur panas itu. Di pengungsian, Marto hanya bisa tertidur di dalam kios, sementara Madiatur Roihana selalu rewel, meringik pada Quamairotin. "Sudah ah, jangan rewel terus,.," kata Quamairotin pada anak perempuannya, sambil sesekali menempelkan punggung tangannya pada dahi sang anak.
Tiga minggu sudah bencana lumpur panas yang tersembur dari areal pengeboran gas PT. Lapindo Brantas Inc terjadi. Sudah tidak terhitung jumlah kerugian yang dialami masyarakat di tiga desa tempat bencana itu berada. Matinya puluhan hektar padi siap panen adalah kerugian pertama yang dirasakan masyarakat pada awal mula bencana itu terjadi.
Saat semburan gas itu masih tampak kecil, pada akhir Mei lalu, masyarakat setempat sudah berusaha mengingatkan pegawai PT.Lapindo. "Saya sudah mengatakan pada mereka (PT.Lapindo) untuk segera menutup kebocoran itu, tapi hal itu tidak dilakukan," ungkap Kusnadi, warga Desa Siring pada The Post. Kusnadi khawatir kebocoran itu akan menjadi besar.
Kekhawatiran itu pun terjadi. Semburan gas SO2 disertai lumpur panas membesar, dan menggenangi persawahan. Jumlahnya tidak main-main, diperkirakan 5000 m3/harinya. Pegawai PT. Lapindo yang awalnya memandang kebocoran itu sebagai "hal kecil", akhirnya mengaku kesulitan untuk menghentikannya. "Kami hanya menghadang luberan (lumpur panas) saja," ungkap East Java Manager PT. Lapindo Brantas Inc, Rewindra daam rapat koordinasi dengan Muspida Sidoarjo.
Tanggul yang dibangun disekitar lokasi kebocoran pun sia-sia. Lumpur panas meluber kemana-mana. Termasuk menggenangi tujuh pabrik yang ada di sekitar lokasi. Mulai perusahaan jam PT. Catur Putra Surya, pabrik rotan Victory Rotanindo, pabrik minuman beralkohol PT.Gunung Mas Sentosa, pabrik snack PT.Primafendo Bangun Makmur, pabrik kerupuk PT. Intipratama, PT. Supra Surya dan PT. TMMG.
Ketika lumpur itu masuk ke perumahan warga, kepanikan pun terjadi. Ratusan warga terserang sesak napas, mual-mual dan gatal-gatal dan harus memeriksakan diri ke RS. Bhayangkara Probolinggo. Tercatan sudah 500-an orang memeriksakan diri ke rumah sakit. Enam orang di antaranya diminta rawat inap di RS itu, sisanya memilih untuk rawat jalan.
Tidak hanya itu, lumpur panas yang meluber ke sekolah-sekolah di tiga desa itu membuat terhentinya aktifitas belajar mengajar. Agenda ujian kenaikan kelas di semester ini pun harus Dibatalkan.
Ironisnya, PT. Lapindo tidak segera mengantisipasi kebocoran lumpur panas ini dengan segera. Bahkan, PT. Lapindo melalui General Managernya, Imam Agustino masih belum merasa bertanggungjawab atas tragedi ini. "Kita akan cari dulu, apakah semua ini karena PT. Lapindo," kata Imam, Minggu (11/06) lalu.
Bahkan, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Bupati Win Hendrarso mengaku tidak mampu mengatasi persoalan ini, dan menyerahkan pada pemerintah pusat. "Jelas kami tidak mampu, dari mana kita mendapat alat-alat berat untuk itu," tegasnya pada The Post. Jalan satu-satunya yang bisa dilakukan Pemkab Sidoarjo adalah membendung lumpur panas yang terus keluar, agar tidak masuk ke jalan tol. Namun, hal itu kembali menuai persoalan, karena lumpur itu mengalir ke rumah warga Desa Siring.
Warga yang marah akhirnya membongkar paksa bendungan, dan membiarkan lumpur itu mengalir melalui jalan tol, menuju persawahan di sisi lain. Jalan bebas hambatan itu pun sempat ditutup total, meski belakangan kembali dibuka satu jalur. "Masa' pemerintah lebih memeintingkan jalan tol, dari pada masyarakatnya!" protes Kusnadi, warga Desa Siring.
Hingga Selasa (13/06) ini, semburan lumpur panas itu masih berlangsung, seiring tanggul-tanggul baru sedalam 2 meter yang terus dibangun. Sampai kapan tanggul-tanggul itu mampu menahan lelehan lumpur panas itu?***
Lumpur panas yang keluar dari sekitar lokasi pengeboran PT. Lapindo Brantas membuat Warga Desa Siring, Kecamatan Gempol, Sidoarjo marah. Minggu (11/06) ini, ratusan warga Desa Siring menutup paksa jalan tol Surabaya-Gempol, dan mengalihkan aliran lumpur melalui jalan bebas hambatan itu. Kemarahan itu berujung lemparan batu ketika sebuah truk nekad melintas di jalan tol KM 38 itu.
Kemarahan warga berawal ketika pada Minggu pagi ini mereka mengatahui aliran lumpur panas yang sempat dialirkan melalui jalan tol dihentikan, dan dialirkan kembali ke saluran pembuangan dekat dengan perumahan warga. Akibatnya, volume lumpur panas yang tersembur sejak tiga minggu lalu dan menggenangi 25 hektar tanah, termasuk sawah, pabrik dan perumahan warga itu kembali meningkat.
"Kalau dibiarkan, maka tanggul yang sudah kami buat lama-lama akan jembol, akan semakin banyak warga yang menderita," kata Kusnadi, salah satu warga Siring. Karena itu juga, Minggu siang ratusan warga berkumpul di pinggir jalan tol untuk memaksa petugas membuka kembali aliran lumpur panas itu melalui jalan tol.
Tindakan warga itu sempat direspon tidak simpatik oleh polisi yang bertugas di lokasi. Warga diminta untuk kembali ke perkampungan dan mempercayakan penanganan lumpur panas kepada petugas. Warga melawan. Sempat terjadi aksi saling dorong antara warga dengan polisi. Bupati Sidoarjo, Win Hendrarso yang hadir di lokasi pun tidak luput dari sasaran umpatan warga. Melihat kondisi yang tidak memungkinkan, Bupati Win akhirnya menuruti permintaan warga.
Menyemburnya lumpur panas di desa Siring itu terjadi Senin (29/05) lalu. Warga Siring mengungkapkan, semburan itu awalnya kecil dan terkesan tidak membahayakan. Namun lama kelamaan volume lumpur panas yang keluar dari sekitar lokasi pengeboran gas alam itu semakin banyak. Setiap hari rata-rata 5000m3 lumpur tersembur, hingga menggenangi 25 hektar tanah. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan PT. Lapindo terkesan lamban menangani.
"Terus terang, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tidak mampu mengatasi hal ini, dari mana kita memperoleh alat-alat berat untuk itu? Pemerintah pusat harus turun tangan," kata Bupati Sidoarjo, Win Hendrarso.
Sementara itu, Minggu siang, beberapa anggota DPR-RI Komisi 7 didampingi pengurus BP Migas dan Direksi PT lapindo Brantas mendatangi lokasi bencana lumpur panas. Sayangnya, kunjungan itu tidak mendatangkan solusi karena DPR RI dan rombongan terkesan tidak siap dengan situasi yang ditemui. "Kami masih akan melihat dan koordinasi serta konsolidasi apa yang bisa kita lakukan," kata anggota DPR RI Dito Ganindito. "Kalau memang perlu peralatan berat, akan kita datangkan," katanya.
Senada, Divisi Operasional BP Migas Dody Hidayat dan GM Lapindo Brantas Imam Agustin pun tidak memberikan solusi yang pasti. "Kita sedang mencari apa kepastian menyebab, dan bagaimana menyelesaikannya," kata Dody Hidayat. Dalam waktu dekat beberapa ahli dari AS dan Singapura akan didatangkan ke lokasi untuk membantu penyelesaian.
Enam Bulan Berlalu, Korban Banjir Jember Masih Sengsara
Noda tanah liat itu masih tertoreh di langit-langit rumah Ervina di Desa Kemiri, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Sabtu (10/06) ini. Tembok sebelah kanan rumah berukuran 10x8 itu pun masih hancur, meskipun puing-puing yang berserakan sudah tidak ada lagi. "Bekas-bekas bencana alam masih terlihat, sekalian untuk mengingatkan kejadian yang terjadi enam bulan lalu," kata Ervina pada The Jakarta Post.
Bencana di Jember terjadi ketika gelombang air bercampur tanah dari atas gunung Argopuro menghanyutkan kayu-kayu besar dan menyapu rumah-rumah yang ada di sepanjang kali di tiga kecamatan, Rambi Puji, Panti dan Sukorambi. Satkorlak Pemkab Jember mencatat, sejumlah 72 orang meninggal dunia dalam tragedi itu, dengan korban terbanyak dari Kecamatan Panti. Sementara ribuan orang lainnya mengungsi karena pemukimannya luluh lantak dihancurkan banjir bandang dan tanah longsor.
Meskipun sudah enam bulan berlalu, bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi 29 Desember 2005 lalu di Jember, Jawa Timur masih terasa. Duka yang menggelayut pun masih menyimuti wilayah yang berjarak 210 KM dari Surabaya. Apalagi, bekas-bekas bencana, seperti bangunan rusak, batu-batu besar hingga bangkai mobil yang terseret banjir bandang masih ada di lokasi kejadian.
Ervina salah satu korban bencana yang masih terus trauma dengan kejadian itu. Ketika bencana itu terjadi, Ervina dan kedua orang tuanya sedang berada di rumah di samping pasar Kemiri, salah satu lokasi terparah yang tersapu banjir dan tanah longsor. Beruntung, saat air sudah meninggi, Ervina dan keluarganya mengungsi di salah satu mushola yang berjarak 500 meter dari rumahnya.
"Tak lama setelah kami mengungsi, air dan lumpur menerjang rumah, semua hancur," kenangnya. Di sekitar rumah Ervina ini juga banyak ditemukan mayat yang tertimbun tanah. Sampai saat ini, kalau hujan deras mengguyur wilayah itu, Ervina memilih untuk tinggal di rumah saudara yang tak jauh dari rumahnya.
Luas wilayah bencana di Jember, membuat penanganan bencana di wilayah itu pun lebih rumit. Apalagi ketika tidak adanya pemetaan wilayah secara pasti. Mulai luas masing-masing kecamatan yang tidak jelas batasan, jumlah penduduk di tiap-tiap desa, karakter masing-masing wilayah, jumlah bangunan hingga titik awal terjadinya bencana. Persoalan ini juga yang membuat proses recovery terkesan lamban.
Hingga enam bulan ini saja, rumah-rumah bantuan Pemerintah Propinsi Jawa Timur yang seharusnya sudah bisa digunakan, masih belum selesai dikerjakan. Rumah bantuan pemerintah propinsi itu berupa rumah seluas 6x6 dengan dinding batako dan asbes, yang juga digunakan untuk bagian atap. Kawasan rekolasi rumah bantuan itu didesain mengelilingi masjid yang juga merupakan tempat ibadah mayoritas warga di kawasan itu.
Relokasi juga dilakukan pada pondok pesantren Al Hasan, Desa Kemiri. Pondok pesantren yang ditempati 300-an santri itu hancur tersapu banjir. Bangunan ponpes yang baru ditempatkan di lapangan Desa Kemiri dengan mengempati areal seluas 2,7 Ha.
Dalam pengamatan The Jakarta Post di dua lokasi relokasi, Desa Kemiri dan Desa Kaliputih hanya puluhan dari 200-an rumah bantuan sudah berdiri. Hal yang sama juga terjadi di Desa Gunung Pasang dan Desa Delima. Sebagian besar rumah bantuan itu masih berupa kerangka tanpa atap dan tembok. Rencananya, ada 100-an rumah yang akan dibangun di Desa Kaliputih, Gunung Pasang dan Delima.
Kelambatan pembangunan rumah-rumah bantuan itu memaksa korban banjir bandang Jember tetap bertahan hidup serba pas-pasan di tenda-tenda atau sekolah-sekolah yang dijadikan tempat pengungsian. Di lokasi pengungsian tanah lapang desa Kemiri misalnya, para pengungsi hidup di 12 tenda besar bantuan Pemerintah Jepang. Tiap tenda rata-rata dihuni enam keluarga. Sistem pembuangan yang tidak tertata rapi dan keengganan pengungsi menjaga kebersihan, membuat lokasi pengungsian tampak kumuh.
Yang yang sama tampak di lokasi pengungsian Desa Kaliputih. Slamet, salah satu pengungsi sangat mengharapkan rumah bantuan itu segera selesai. "Agar saya dan keluarga saya serta pengungsi yang lain bisa hidup normal," katanya. Selama rumah itu belum jadi, Slamet dan puluhan pengungsi di Desa Kaliputih harus berbagi ruangan salah satu sekolah dasar. "Sampai kapan harus seperti ini," katanya dengan senyum terkulum.
Suprapto salah satu pengungsi mengatakan, salah satu hal yang membuat pembangunan rumah bantuan itu lamban adalah tidak adanya pasokan bahan baku yang digunakan untuk membangun rumah. "Bahan bakunya sering terlambat," kata laki-laki yang kini bekerja sebagai pekerja kasar di perkebunan Kaliputih ini.
NASIB. Begini nasib wartawan stringer, semua kebetuhan harus dipenuhi sendiri. Mulai laptop, kamera digital hingga pernak-pernik lainnya. Meskipun alat-alat itu bisa dibilang uzur. Lihat saja, kamera digital kueciiilll,..itu harus bertarung dengan kamera digital berlensa puanjang, dalam peliputan Indonesia Open 2006 di GOR CLS, Surabaya, Rabu (31/06) lalu.(foto by Beky Subechi,Jawa Pos)
Seandainya pertarungan Tyson dan Holyfield digelar di Stadion Manahan Solo atau di Lapangan Simpang Lima Semarang dan disaksikan Kapolda Jateng Alex Bambang Riatmodjo, bisa jadi, Mike Tyson segera menjalani proses verbal di polsek terdekat.
Kumpulan informasi tentang tentang Wolrd Cup 2010 Afrika Selatan. Plus, panduan bagi penggila bola yang gemar mengadu nasib tebak skor.
Atmosphere
Syarief Wadja Bae
Kubaca lagi tulisanmu. Kemudian aku simpulkan, sebenarnya jalan kita sama, hanya saja cara kita beda dalam memahami rambu-rambu.
My Family
Balgis Muhyidin
Mungkin judul tulisan ini, Nasibmu TKI (Tenaga Kerja Indonesia) seolah olah menyatakan bahwa saya tidak berpihak kepada mereka.
Photo Corner
Fully Syafi
Keindahan dan kemewahan sel Artalita Suryani atau Ayin di Rumah Tahanan Pondok Bambu, Jakarta, membuat saya ingin menyuguhkan "keindahan" sel yang sebenarnya.
Book For Good
Lasmi berhasil. Warga tersadar akan pentingnya organisasi buruh tani dan petani penggarap. Mereka ingin memperoleh bagi hasil secara adil dengan pemilik tanah,..
Badai ini tak kalah heboh dari badai yang terjadi dua pekan sebelumnya.
Download
Want to know about Indonesia? Please see this movie.
Focus
Organisasi lingkungan Internasional, Greenpeace mencatat beberapa poin penting yang dikatakan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono di Copenhagen.
Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani menjadi terlibat kasus Bank Century?
Netter Said
"Selamat Ultah untuk Iddaily.net. Menurutku, perlu pembenahan untuk mengenalkan IDDAILY pada publik agar lebih tahu lebih luas. Salut pada citizen jurnalismnya. Lain kali Aku masukin tulisan di sini dan harus dimuat! Hehe,.."
